“MENGEFEKTIFKAN PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA KEKUASAAN KEHAKIMAN”

OPINI

Setelah putusan Mahkamah Kontstitusi Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2006 No 005/PUU-IV/2006 yang kurang lebih berisi tentang pembatalan sebagian pasal yang berkaitan dengan kewenangan pengawasan terhadap Hakim, Hakim Agung dan Hakim Konstitusi yang terdapat di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial telah memangkas peranan Komisi Yudisial dalam menjaga kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Dengan kata lain kewenangan untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, tidak lagi dimiliki oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial tidak lagi mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap perilaku hakim; pengajuan usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim; pengusulan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya khususnya terhadap Hakim Konstitusi. Semuanya dikembalikan ke lembaga masing-masing untuk mengawasi perilaku hakim, yang selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sudah ironis memang lembaga yang pada mulanya dibentuk mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, kini telah hilang kekuasaannya tersebut dalam hal pengawasan. Sekarang, Komisi Yudisial hanya berwenang untuk melakukan proses seleksi dan menjaring calon anggota Hakim Agung berkualitas, potensial, mengerti hukum dan profesional. Itulah yang dapat dilakukan oleh tujuh Anggota Komisi Yudisial sekarang ini.

Menurut Penulis, untuk dapat menjaga kekuasaan kehakiman, agar tidak terjadi suatu mafia peradilan, ketidak profesionalisme anggota dan ketidak transparannya suatu sistem peradilan, maka langkah yang tepat adalah mengembalikannya dan menambah peranan Komisi Yudisial dalam fungsi pegawasan kehakiman.

Adapun langkah-lankah yang dapat diambil dalam mengefektifkan peran Komisi Yudisial adalah sebagai berikut;

  1. KY berwenang dalam pengawasan perilaku dan keputusan semua Hakim di Indonesia.

Pengawasan kekuasaan Kehakiman harus dilaksanakan di luar Lembaganya sendiri. Kurang transparan bila Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi membentuk suatu badan yang bertugas mengawasi para anggotanya (Hakim). Menurut saya, langkah yang tepat untuk mengatasi masalah diatas adalah dengan memberikan delegasi/wewenang kepada Komisi Yudisial untuk mengambil alih semua pengawasan terhadap anggota Hakim dari Mahkamah Agung maupun anggota Mahkamah Konstitusi.

Tidak hanya pengawasan perilaku Hakim, akantetapi Komisi Yudisial dapat mengawasi keputusan yang telah ditetapkan dalam suatu pengadilan oleh seluruh Hakim di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan, untuk mengetahui perilaku Hakim Komisi Yudisial perlu meninjau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Hakim. Akantetapi pengawasan tentang putusan Hakim tersebut tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara Judicial Review  yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa pengawasan tidak boleh terhadap putusan Judicial review yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi?, karena putusan tentang menguji prodik hukum adalah diluar jangkauan Komisi Yudisial, dan menurut saya itu idependensi dari Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dikarenakan juga produk hukum (undang-undang) adalah produk politik yang syarat dengan unsure politik, jadi biarkan urusan tersebut tidak disentuh oeh Komisi Yudisial.

  1. Membentuk Komisi Yudisial di Daerah

Menurut hemat saya, dengan dibentuknya Komisi Yudisial di setiap daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia juga akan lebih menghidupkan peran Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta mengefektifkan pembenahan perilaku para Hakim di Indonesia. Hakim di Pengadilan Negeri perlu mendapatkan perhatian dalam pengawasan perilakunya dan putusannya.

Menurut saya, cara yang paling tepat dalam membentuk kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan adalah pembenahan para anggota Hakim dari bawah. Dari bawah maksudnya yaitu pembenahan para Hakim di tingkat Pengadilan Negeri, maka dari itu perlu dibentuk lembaga pengawas Kehakiman ditingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Lembaga itu yaitu Komisi Yudisial Daerah. Jadi dari argument di atas dalam menjaga kekuasaan kehakiman yang merdeka, transparan dan bermartabat perlu dibentuk Komisi Yudisial Daerah.

Menurut pendapat saya, dua cara itulah yang tepat dalam mengefektifkan peran Komisi Yudisial dalam menjaga dan mengawasi kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Dalam hal ini saya berharap Insya Allah kekuasaan kehakiman di Indonesia dapat berjalan secara independent, transparasi dn bermartabat supaya dapat menciptakan Indonesia yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Putusan Mahkamah Kontstitusi Republik Indonesia No 005/PUU-IV/2006
  2. Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U. , Konflik Mahkamah Agung vs Komisi Yudisial dalam perspektif politik hukum.
  3. Azhar (Dosen Unsri), Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Peranan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Kekuasaan Kehakiman
  4. Web Wikipedia Bahasa Indonesia
  5. Komisi Yudisial.go.id
About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 2.299 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: