PERBANDINGAN KEKUASAAN PRESIDEN RI PASKA AMANDEMEN UUD 1945 DG PRESIDEN USA DALAM HUBUNGAN LUAR NEGERI

  • BAB I
    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang Masalah
    Kekuasaan Presiden dalam suatu negara modern selalu didasarkan pada konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, sejak kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai tahun 2011 sekarang ini, telah berganti-ganti konstitusi, mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950 dan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali (1999-2002). Keberlakuan beberapa konstitusi tersebut dipastikan berpengaruh terhadap kekuasaan Presiden Republik Indonesia .
    Pada awal kemerdekaan Indonesia, Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar, karena memegang kekuasaan pemerintahan dalam arti luas. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Aturan Peralihan yang terdiri dari empat pasal, yaitu Pasal I, II, III, .dan IV. Menurut Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi, “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional (KNIP)”.

    KNIP kedudukannya hanya sebagai pembantu presiden, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 tersebut, kekuasaan Presiden sangat besar, sehingga wajar apabila dapat menimbulkan pandangan kekuasaan tersebut secara formal menyerupai kekuasaan seorang penguasa dalam pemerintahan autokrasi. Susunan organisasi kekuasaan yang menempatkan komite nasional dibawah Presiden tidak semestinya diterapkan dalam negara Demokrasi .
    Sedangkan pada masa berlakunya konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 dan Undang-undang Dasar sementara 1950, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem Pemerintahan Parlementer, sehingga menempatkan Presiden hanya sebagai Kepala Negara, bukan kepala Pemerintahan. Kekuasaan Presiden dapat dikatakan tidak sebesar pada awal kemerdekaan.
    Kemudian, ketika UUD 1945 berlaku kembali, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan berfungsi kembali, sehingga memberikan kekuasaan yang besar bagi presiden untuk menjalankan kewenangannya. Pada era reformasi, diawali dengan lengsernya Presiden kedua Republik Indonesia Bapak H.M Soeharto pada 21 Mei 1998 akibat protes yang bertubi-tubi dari dan terus menerus dari rakyat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya. Setelah Bapak Soeharto lengser dari kursi kepresidenan, atas desakan dari berbagai elemen masyarakat, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, melakukan perubahan terhadap UUD 1945 yang dilakukan dalam empat tahapan. Hasil dari empat kali perubahan UUD 1945 telah terjadi pengurangan kekuasaan Presiden, akantetapi kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat semakin besar.
    Pada Agustus 2002, MPR melakukan perubahan UUD 1945 tahap keempat. Salah satu perubahan tersebut adalah beberapa hak mutlak (preogatif) Presiden mengalami pengurangan. Pengurangan tersebut dapat dilihat dari adanya pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik harus mendapat persetujuan DPR atau sekedar meminta pertimbangan saja.Selain hal tersebut, ada pula pelaksanaannya ditentukan oleh undang-undang, yang tentunya melibatkan peran DPR sebagai badan legislatif.
    Salah satu hak preogatif yang telah dipangkas adalah dalam hal Hubungan Luar Negeri, pengangkatan Duta Besar dan Konsul serta kewenangan Membuat Perjanjian Internasional adalah kewenangan Presiden yang harus dengan pertimbangan atau mendapatkan persetujuan dari DPR. Hal tersebut juga dalam menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain.
    Paska amanemen UUD 1945 dapat kita rasakan bahwa hubungan Indonesia dengan negara lain terasa kurang bersahabat. Indonesia seakan-akan selalu kalah dan harus mengalah dalam permasalahan-permaslahan yang terjadi berkaitan Hubungan Luar Negeri. Lepasnya pulau Sipadan-ligitan misalnya, hal tersebut menunjukkan bahwa kurang beraninya negara dalam urusan luar negeri. Berbeda dengan Zaman Orde Baru (sebelum amandemen UUD 1945), ketika Bapak Soeharto masih berkuasa, Indonesia seakan-akan menjadi raja di Asean, bahkan di Asia. Sedangkan di Amerika Serikat, negara adidaya itu selalu menjadi leader dalam urusan Hubungan Luar negeri, dari terbentuknya negara tersebut sampai sekarang.
    Dari uraian tersebut diatas, jelas sekali terjadi pasang surut kekuasaan Presiden yang terjadi di Republik Indonesia, mulai zaman kemerdekaan sampai sekarang. Meskipun banyak kalangan menilai bahwa kekuasaan Presiden sekarang ini lebih kecil daripada sebelum amandemen UUD 1945. Dari hal tersebut, penulis akan mengkaji bagaimana kekuasaan Presiden paska amandemen keempat UUD 1945, khususnya dalam bidang Hubungan Luar Negeri. Apakah perubahan tersebut berdampak pada terpeliharanya hubungan yang lebih baik dengan negara lain atau semakin berkurang. Serta penulis akan mengkaji dan membandingkan dengan Kekuasaan Presiden Amerika Serikat dalam hal yang sama agar dapat diperoleh hal yang bermanfaat.

    B. Rumusan Permasalahan
    Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulisan paper ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan bagaimana Kekuasaan Presiden Republik Indonesia paska amandemen UUD 1945 dengan kekuasaan Presiden Amerika Serikat dalam hubungan luar negeri. Rumusan Masalah tersebut akan difokuskan dalam Pembahasan,
    1.Bagaimana Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Menurut UUD 1945 paska amandemen dan Peraturan Perundang-undangan dalam hubungan luar ngeri?.
    2.Bagaimana Kekuasaan Presiden Amerika Serikat menurut konstitusinya?.
    3.Bagaimana persamaan dan perbedaan antara Kekuasaan Presiden Indonesia dengan Amerika Serikat dalam hubungan luar negeri?.
    4.Rumusan apa yang dapat diambil dari perbandingan dua kekuasaan yang berbeda tersebut?.

    BAB II
    PEMBAHASAN
    A. Kekuasaan Presiden

    Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok manusia untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu .
    Selaras dengan ajaran Trias Politica yang dikembangkan oleh Montesquieu, ada tiga lembaga dalam rangka menjalankan kekuasaan negara, yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam penulisan ini hanya akan dikaji mengenai lembaga Eksekutif saja. Kekuasaan Ekskutif memiliki fungsi menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh Badan legislatif. Dalam sistem Presidensiil kekuasaan Eksekutif dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden dibantu dengan para Menteri dalam kabinetnya.
    Menurut tata bahasa, kata “Presiden” adalah dervative dari kata to preside (verbum) yang artinya memimpin atau tampil di depan. Kalau dicermati dari bahasa Latin, yaitu prae yang artinya di depan dan sedere yang mempunyai arti menduduki . Presiden adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi atau negara. Kemudian secara umum berkembang menjadi istilah untuk seseorang yang memiliki kekuasaan eksekutif. Lebih spesifiknya istilah Presiden digunakan untuk kepala negara bagi negara yang berbentuk republik, baik dipilih secara langsung ataupun tidak secara langsung.
    Wewenang Presiden biasanya dirinci dengan tegas dalam Undang-undang Dasar. Perincian kewenangan ini penting untuk membatasi sehingga Presiden tidak bertindak sewenang-wenang. Beberapa kekuasaan Presiden yang biasa dirumuskan dalam Undang-undang Dasar berbagai negara, mencakup lingkup kewenangan sebagai berikut :
    1.Kekuasaan yang bersifat Eksekutif atau menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Undang-undang Dasar
    2.Kekuasaan yang bersifat legislatif atau untuk mengatur kepentingan umum atau publik.
    3.Kekuasaan yang bersifat Judisial dalam rangka pemulihan keadilan yang berkaitan dengan putusan pengadilan, yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan pengadilan.
    4.Kekuasaan Presiden yang bersifat Diplomatik, yaitu menjalankan Hubungan Luar Negeri. Kekuasaan tersebut meliputi mengangkat duta dan konsul, serta kekuasaan menerima duta dan konsul dari negara Asing
    5.Kekuasaan yang bersifat administratif untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan-jabatan kenegaraan dan jabatan-jabatan administrasi negara.

    B.Kekuasaan Presiden dalam Hubungan Luar Negeri
    Sesuai dengan dengan rumusan masalah dalam Bab I di awal, Penulis hanya akan memfokuskan penulisan mengenai Kekuasaan Presiden dalam Hubungan Luar Negeri. Hal tersebut dikarenakan agar tulisan dalam paper ini lebih terarah serta lebih fokus dalam pembahasannya. Menurut Bagir Manan, hubungan dengan luar negeri adalah masuk dalam kekuasaan asli eksekutif (original of executife). Hanya eksekutif yang mempunyai kekuasaan mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian atau hubungan dengan negara lain. Hanya Eksekutif yang mempunyai kekuasaan untuk mengadakan perdamaian atau perang dengan negara lain.
    Meskipun inisiatif dan keputusan tetap ada pada eksekutif, namun dalam perkembangannya dalam hal-hal tertentu suatu hubungan luar negeri wajib mengikutsertakan badan perwakilan. Keikutsertaan badan perwakilan diperlukan apabila hubungan luar negeri berkaitan dengan hal yang bersifat ketatanegaraan, yaitu akan mempengaruhi keberadaan atau menyangkut kepentingan atau hak dan kewajiban rakyat banyak.

    C.Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam Hubungan Luar Negeri

    1.Menurut UUD NKRI 1945

    Dalam UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan, menetapkan beberapa jenis hubungan luar negeri, yaitu;
    a.Mengadakan Perjanjian dengan Negara Lain
    Ada sedikit perubahan dalam ketentuan Pasal 11 UUD 1945 yang mengatur mengenai perjanjian Inernasional. Perubahan berupa penambahan dua ayat pada pasal tersebut sehingga menjadi 3 ayat.
    Disebutkan dalam Pasal 11 ayat 2 dan 3 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, bahwa;
    Ayat 2 berbunyi “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Ayat 3 berbunyi “Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang”.
    b.Kekuasaan Menyatakan Perang dengan Negara Lain
    Presiden sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 UUD 1945, mempunyai kewenangan menyatakan perang dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Disebutkan dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
    Adalah hal yang wajar jika perang dengan negara lain harus memerlukan perseujuan dari DPR. Hal tersebut dikarenakan membawa konsekuensi yang sangat besar bagi kehidupan bangsa dan negara.
    c.Kekuasaan Mengadakan Perdamaian dengan Negara Lain
    Presiden sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 UUD 1945, mempunyai kewenangan mengadakan perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Perjanjian perdamaian dalam rangka mengakhiri secara de jure suatu peperangan atau permusuhan, hal tersebut menyangkut juga masalah tawanan, ganti rugi akibat peperangan, dan lain sebagainya.
    d.Kekuasaan Mengangkat dan Menerima Duta dan Konsul
    Pasal 13 UUD 1945 yang menjadi dasar kekuasaan Presiden dalam mengangkat duta dan konsul serta menerima duta dan konsul dari negara lain sedikit mengalami perubahan. Sebelum amandemen UUD 1945, kewenangan tersebut dilakukan sepenuhnya oleh Presiden tanpa ada pertimbangan dari lembaga negara lain . Hal tersebut berbeda setelah diadakannya amandemen UUD 1945, yang mengharuskan adanya pertimbangan DPR dalam mengangkat dan menerima Duta dan Konsul.
    Alasan terlibatnya DPR dalam mengangkat serta menerima Duta dan Konsul adalah untuk menjaga obyektifitas terhadap kemampuan dan kecakapan seseorang pada jabatan tersebut. Karena pada zaman Orde Baru terkesan Duta dan Konsul merupakan pos akomodasi orang-orang tertentu yang “berjasa” pada pemerintahan atau sebagai pembuangan bagi orang-orang yang “kurang” loyal pada pemerintah .
    Sementara itu, mengenai perlunya pertimbangan DPR dalam menerima duta negara asing merupakan ketentuan yang berlebihan. Menurut Bagir Manan, mengenai hal tersebut adalah wewenang mutlak dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan untuk menghormati kedaulatan negara asing.

    2.Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
    Hubungan luar negeri yang ”bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional”. Politik “bebas aktif” adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sedangkan “diabdikan untuk kepentingan nasional” berarti politik luar negeri yang dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana tersebut di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
    Undang-undang ini secara garis besar melakukan incorporated hukum dan kebiasaan internasional ke dalam hukum nasional Indonesia. Secara explicit, hal tersebut diatur pada Pasal 5. UU ini menetapkan bahwa kekuasaan penyelenggaraan hubungan luar negeri ada pada tangan Presiden, kecuali menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional (Pasal 6). Konsekuensi hukumnya sangat besar. Salah satunya Presidenlah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pengakuan kepada Negara lain.
    UU ini telah mencoba memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk memberikan pengakuan, tetapi delegasi kewenangan itu akhirnya tidak diatur dengan jelas karena tidak adanya kejelasan bagaimana melaksanakannya. Diplomatic Immunity tidak diatur secara jelas. UU ini hanya menentukan bahwa pemberian kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan dari kewajiban tertentu kepada perwakilan diplomatic, konsuler, perwakilan PBB, perwakilan badan-badan khusus PBB, dan organisasi internasional lainnya dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan nasional, hukum dan kebiasaan internasional (Pasal 16). Dengan berdasar pada interpretasi gramatikal dari pasal ini menunjukan bahwa diplomatic immunity tidak diberikan kepada Tamu Negara.
    Pemutusan hubungan diplomatik dan atau konsuler dengan Negara lain, keluar dan masuk organisasi internasional dilakukan oleh presiden dengan memperhatikan pendapat DPR (Pasal 9). UU ini yang mendorong terjadinya reduksi kekuasaan hubungan luar negeri presiden. Hal ini yang kemudian mendasari terciptanya Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen.
    Pemberian suaka politik merupakan kekuasaan presiden (Pasal 25). Suaka politik dapat diberikan setelah memperhatikan pertimbangan menteri. Pengangkatan dan pemberhentian duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dilakukan oleh Presiden, sedangkan penjabat lainnya akan diatur kemudian dengan keputusan menteri. Apakah hal ini juga berlaku untuk konsul? Secara gramatikal, konsul diangkat oleh menteri, padahal UUD menentukan presiden yang mempunyai kekuasaan itu. Terakhir, ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan luar negeri yang berlaku di indonesia tergambar pada Ketentuan Peralihan UU ini yang tidak secara detail menyebutkan peraturan apa yang dicabut dengan berlakunya UU ini.

    3.Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional:
    UU ini memberikan kekuasaan kepada Menteri untuk memberikan pertimbangan politik dan mengambil langkah-langkah dalam membuat dan pengesahan perjanjian internasional (Pasal 2). Begitu realistisnya UU ini sehingga mereduksi kekuasaan presiden yang merupakan lembaga yang harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan membuat perjanjian internasional.
    Subyek hukum internasional suatu entitas hukum yang diakui oleh hukum internasional dan mempunyai kapasitas membuat perjanjian internasional dengan Negara (Penjelasan Pasal 4 ayat (1)). Tahapan membuat perjanjian internasional: penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatangan (Pasal 6).
    a.Penjajakan: merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua pihak yang berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional.
    b.Perundingan: merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional.
    c.Perumusan Naskah: merupakan tahap merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional.
    d.Penerimaan: merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut “Penerimaan” yang biasanya dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasi masing-masing. Dalam perundingan multilateral, proses penerimaan (acceptance/approval) biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional.
    e.Penandatanganan: merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua pihak. Untuk perjanjian multilateral, penanda-tanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui pengesahan (ratification/accession/-acceptance /approval).
    Menteri tidak membutuhkan surat kuasa untuk menandatangani perjanjian internasional (Pasal 7 ayat (2)). Ketentuan ini sangat berbahaya ketika menterinya berasal dari partai yang berbeda dengan partai presiden. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan UU atau Keppres (Pasal 9). Pengesahan perjanjian internasional yang harus ditetapkan dengan UU (Pasal 10), yaitu:
    a.masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
    b.perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
    c.kedaulatan atau hak berdaulat negara;
    d.hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
    e.pembentukan kaidah hukum baru;
    f.pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

    Perjanjian internasional berakhir apabila (Pasal 18) :
    a.terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
    b.tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
    c.terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
    d.salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
    e.dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
    f.muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
    g.objek perjanjian hilang;
    h.terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

    D.Konstitusi Amerika Serikat “Article of Confederation”
    Konstitusi Amerika Serikat yang kita kenal saat ini semula adalah karya 13 negara bagian pertama yang menyatakan kemerdekaan atas Inggris pada tanggal 4 Juli 1776. Setahun kemudian ketiga belas negara bagian tersebut sepakat menyusun draf konstitusi yang diberi nama “Article of Confederation”. Tahun 1778 “Article” tersebut secara resmi ditandatangani, namun baru berlaku secara sah dan mengikat setelah negara bagian ketiga belas, Miland, meratifikasinya pada bulan Maret 1781. Tahun 1789 “Article” tersebut diganti secara menyeluruh yang menempatkan masing-masing negara bagian memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya .
    Para pendiri (the Founding Fathers) Amerika Serikat memutuskan untuk menyusun sebuah negara yang sama sekali berbeda dengan model kerajaan Inggris . Konstitusi Amerika Serikat merupakan sintesis atas sistem Kerajaan Inggris yang represif dan tidak menghargai Hak-hak Individu kecuali Raja dan Bangsawan. Oleh karena hal tersebut, meskipun sistem pemerintahan Amerika adalah sistem Presidensiil akantetapi kekuasaan Presiden sangat dibatasi oleh konstitusi melalui kekuasaan legislatif yang lebih besar.
    Konstitusi Amerika Serikat bersifat tertulis dan sangat sederhana, karena hanya terdiri dari 7 Pasal. Dalam Pasal 1 membahas mengenai batas-batas kekuasaan Kongres Amerika, Pasal 2 membahas tentang batas-batas kekuasaan Presiden Amerika Serikat, Pasal 3 membahas tentang batas-batas kekuasaan Yudikatif, pasal 4 membahas tentang Negara Bagian, Pasal 5 membahas tentang Amandemen Konstitusi, sedangkan Pasal & membahas mengenai Konvensi.
    Konstitusi Amerika Serikat adalah yang membentuk sistem federal pemerintah. Konstitusi memberikan kekuasaan-kekuasaan tertentu kepada pemerintah federal (nasional). Semua kekuasaan lain yang tidak didelegasikan kepada pemerintah federal akan tetap dijalankan oleh negara-negara bagian. Setiap limapuluh negara-negara bagian memiliki konstitusinya sendiri, struktur pemerintahan sendiri, kitab undang-undang sendiri, dan sistem pengadilan sendiri.

    E.Kekuasaan Presiden Amerika Serikat Dalam Hubungan Luar Negeri
    Selain kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, Presiden Amerika Serikat juga mempunyai kekuasaan hubungan luar negeri. Kekuasaan tersebut berkaitan dengan taggung jawab terhadap hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara lain.
    Presiden mengangkat para duta besar, menteri dan konsulat yang memerlukan persetujuan senat serta menerima duta besar dan pejabat publik dari negara lain. Meskipun konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur secara tegas, namun dalam praktiknya, Presiden juga mempunyai kekuasaan unuk mengatur seluruh kontak resmi dengan pemerintahan negara lain bersama sekretaris negara. Presiden juga berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi dimana para pemimpin negara-negara beremu untuk berkonsultasi langsung. Tindakan tersebut pertama kali dilakukan oleh Presiden Woodrow Wilson ketika mengepalai delegasi Amerika Serikat ke konferensi di Paris setelah Perang Dunia I. Hal tersebut juga dilakukan oleh Presiden Franklin D Rosevelt, saat memimpin negara-negara sekutu selama perang dunia ke II. Dari kedua hal tersebut para Presiden Amerika Serikat ikut berdiskusi dengan para pemimpin dunia lainnya untuk membahas isu-isu politik dan ekonomi agar mencapai kesepakatan bilateral maupun multilateral .
    Selain hal itu, dalam prakteknya melalui departemen luar negeri, Presiden bertanggung jawab atas perlindungan warga Amerika Serikat yang berada di luar negeri dan warga negara asing yang tinggal di Amerika Serikat. Presiden juga menentukan apakah akan mengakui negara baru atau pemerintahan baru serta merundingkan perjanjian dengan negara lain. Perjanjian tersebut akan berlaku mengikat jika mendapat persetujuan dua pertiga dari anggota senat. Presiden juga bisa melakukan kesepakatan-kesepakatan eksekutif dengan negara lain, tanpa persetujuan senat.

    F.Analisis Persamaan dan Perbedaan Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dengan Presiden Amerika Serikat dalam Hubungan Luar Negeri
    Pada uraian diatas telah dijelaskan mengenai kekuasaan Presiden Indonesia dan Kekuasaan Presiden Amerika Serikat dalam Hubungan Luar Negeri. Untuk itu, pada poin E ini akan penulis bahas perbedaan dan persamaan antara kekuasaan Presiden dalam Hubungan Luar Negeri pada kedua negara tersebut.
    Di Indonesia, Presiden memegang kekuasaan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Presiden juga mempunyai kekuasaan untuk untuk mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan menerima penempatan duta dan konsul dari negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
    Sedangkan di Amerika Serikat, berdasarkan Pasal 2 Bagian 2 Angka 2 Konstitusi Amerika Serikat, Presiden dengan saran serta persetujuan senat, mempunyai kekuasaan membuat perjanjian denga negara lain tetapi harus dengan dukungan dua pertiga senator yang hadir. Presiden juga dengan saran serta persetujuan senat, mempunyai kekuasaan menerima duta negara lain.
    Dari hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa Presiden Indonesia dan Presiden Amerika Serikat sama-sama mempunyai kekuasaan untuk membuat perjanjian dengan negara lain, serta mengangkat duta dan konsul serta menerima duta dan konsul dari negara lain dengan persetujuan Lembaga Perwakilan.
    Dari uraian Point C sampai F, telihat beberapa perbedaan Kekuasaan Presiden dalam Hubungan Luar Negeri. Diantaranya adalah;
    1.Presiden Amerika Serikat tidak mempunyai kekuasaan menyatakan perang dan membuat perdamaian sebagaimana yang dimiliki oleh Presiden Indonesia.
    2.Dalam hal membuat perjanjian dengan negara lain, Presiden Amerika Serikat harus mendapat persetujuan dari dua sepertiga dari anggota senat. Sedangkan Presiden Indonesia harus mendapatkan persetujuan DPR (House of Representatif), tanpa dibatasi dua pertiga anggota yang setuju.
    3.Presiden Amerika Serikat membutuhkan saran dan persetujuan senat ketika mengangkat duta dan konsul, sementara di Indonesia hanya memerlukan pertimbangan dari DPR.
    4.Dalam hal menerima Duta negara lain, Presiden Indonesia memerlukan pertimbangan DPR. Sementara Presiden Amerika Serikat tidak memerlukan persetujuan atau pertimbangan dari lembaga negara lain.

    BAB III
    PENUTUP
    A. Kesimpulan

    Dari seluruh kajian yang telah diuraikan diatas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan, yaitu;
    1.Adanya Pengurangan Kekuasaan Presiden Republik Indonesia setelah diadakannya amandemen UUD 1945 (sebanyak empat kali). Dalam hal Hubungan Luar Negeri, juga mengalami sedikit pengurangan, yaitu dalam mengangkat Duta, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR, begitu pula dalam menerima dan menempatkan Duta negara lain. Dalam hal Perjanjian Internasionalpun juga terdapat perubahan, yaitu Perjanjian Internasional diharuskan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
    2.Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Kekuasaan Presiden Amerika Serikat dalam urusan Hubungan Luar Negeri lebih kecil kekuasannya daripada Presiden Republik Indonesia. Diantaranya adalah Presiden Amerika Serikat tidak mempunyai kekuasaan menyatakan perang dan membuat perdamaian sebagaimana yang dimiliki oleh Presiden Indonesia. Berikut perbandingan persamaan dan perbedaan antara Kekuasaan Presiden Indonesia dengan Amerika Serikat dalam hubungan luar negeri, yang saya tampilkan dalam bentuk tabel.
    3.Rumusan yang dapat diambil dari perbandingan dua kekuasaan yang berbeda tersebut adalah walaupun Kekuasaan Presiden Amerika dalam Hubungan Luar Negeri Lebih kecil daripada Kekuasaan Presiden Indonesia, akantetapi Presiden Amerika Serikat dapat memainkan peranan yang penting dalam hubungan internasional, Presiden Amerika kerap menjadi leader dalam hubungan-hubungan Internasional.
    4.Kuatnya atau besarnya Kekuasaan Presiden tidak mempengaruhi maju dan sejahteranya suatu negara. Sedangkan dalam Hubungan Internasional, kuatnya Kekuasaan Presiden dalam kebijakan Luar Negeri juga tidak mempengaruhi peranan negara tersebut dalam hubungan internasional.

    B.Saran
    Presiden sebagai kepala negara dan/atau pemerintahan dalam sebuah negara mempunyai peranan yang sangat penting. Dari hal tersebut diperlukan konstitusi untuk menunjang posisi yang kuat dalam tugas-tugasnya. Akantetapi jika kekuasaan Presiden terlalu kuat serta tidak diimbangi mekanisme check and balance yang benar dan tegas, maka Kekuasaan Eksekutif tersebut akan berubah menjadi petaka. Dalam sejarah Indonesia telah membuktikan bahwa, Kekuasaa Presidn Soekarno dan Soeharto dngan UUD 1945 lama betapa menyengsarakan rakyatnya akibat memegang kekuasaan tanpa kontrol yang kuat.
    Dalam hal Hubungan Luar Negeri juga demikian, jika Presiden diberikan kekuasan yang terlalu kuat juga akan berdampak buruk bagi bangsa dan negara. Karena tiga point hubungan internasional adalah, mengadakan perjanjian, mengangkat dan menerima duta, menyatakan perang dan damai dengan negara lain. Kekuasaan tersebut tidak boleh dipegang oleh satu tangan eksekutif, akantetapi harus melibatkan legislatif sebagai badan perwakilan, walaupun hanya sebagai pertimbangan.

    DAFTAR PUSTAKA
    Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

    Article of Confederation

    Undang-undang nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

    Undang-undang nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

    Ghoffar, Abdul, 2009, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

    Huda, Ni’matul, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

    Mulyosudarmo, Suwoto, 1990, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, (Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya).

    Miriam Budiarjo, 1992, Dasar-Dasar Ilmu Politik., Jakarta: Gramedia.

    Asshidiqie Jimly, 2009, Green Constitution (Nuansa Hijau Undang-undang Dasr Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Jakarta: Rajagrafindo Persada.

    Asshidiqie Jimly, 2004, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, Yogyakarta: UII Press.

    Chaidir Ellydar dkk, Hukum Perbandingan Konstitusi, Yogyakarta: Total Media.

    Alrasid, Harun, 1993, Masalah Pengisian Jabatan Presiden (Sejak Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945 Sampai Sidang Majelis Permusywaratan Rakyat 1993,( Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta,), hlm. 24.

    Manan, Bagir Lembaga Kepresidenanan, Op. Cit., hlm. 164-165

    Arinanto, Satya, 2005, Hak Asasi Manusia dalam Masa Transisi Politik di Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI.

    Sekawan Adi, 2006, Undang-Undang Dasar 1945 (Dalam Lintasan Amandemen) dan UUD (Yang Pernah Berlaku) di Indonesia (Sejak tahun 1945)., Jakarta : Lima Sekawan.

    Susilo Suharto, 2006, Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Periode Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Yogyakarta: Graha Ilmu.

    http://www.wikipedia.com/ /. Diakses tanggal 2 Mei 2011 Sekitar Pukul 17.00 WIB

    http://id.shvoong.com/law-and-politics/1898720-tinjauan-yuridis-terhadap-kekuasaan-eksekutif/. Diakses tanggal 2 Mei 2011 Pukul 17.14 WIB.

  • Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s

    Ikuti

    Get every new post delivered to your Inbox.

    Bergabunglah dengan 2.285 pengikut lainnya.

    %d bloggers like this: