PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL

PENGERTIAN HUKUM INTERNASIONAL

Hukum internasional memiliki istilah yang bermacam-macam karena pendekatannya berbeda satu dengan yang lain, istilah yang lazim dipakai adalah International Law. Hukum internasional adalah sekumpulan aturan hukum baik yang tertulis ataupun yang tidak yang dipertahankan oleh masyarakat internasional[1].

Menurut Soesilo Prajogo dalam Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, yang dimaksud dengan Hukum Internasional adalah “seperangkat prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengatur kewajiban negara, organisasi Internasional dan manusia di dalam hubungan dunia”[2].

Secara garis besar Hukum Internasional terdiri dari:

a. Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan (hubungan antar bangsa).

b. Hukum Publik Internasonal adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara hubungan internasional yang bukan bersifat perdata (hubungan antar Negara).

Hukum publik Internasional berbeda dengan Hukum Perdata Internasional, perbedaan tersebut terletak pada objek pengaturan dan yurisdiksi berlakunya hukum atas perbuatan, orang dan benda atau sifat hukum atau persoalan yang diaturnya (obyeknya). Persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (internasional).

SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL[3]

Subyek hukum internasional diartikan sebagai pemilik, pemegang atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada awal mula dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional. Dewasa ini subjek-subjek hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional, adalah:

a. Negara

Negara merupakan konsep hukum teknis yang didalamnya merupakan suatu organisasi kekuasaan yang bisa menyelenggarakan hubungan internasional dalam mencapai tujuan bersama. Disamping itu, negara adalah suatu entitas yang bisa dituntut atau menuntut dalam hubungan tersebut karena negara memiliki alat hubungan dalam negeri maupun alat hubungan luar negeri. Menurut Konvensi Montevideo 1949, kualifikasi suatu negara untuk disebut sebagai pribadi dalam hukum internasional adalah:

1. penduduk yang tetap                                                                                         3. wilayah tertentu

2. kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain         4. Pemerintahan

b. Organisasi Internasional

Klasifikasi organisasi internasional menurut Theodore A Couloumbis dan James H. Wolfe :

1. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum, contohnya adalah Perserikatan Bangsa Bangsa ;

2.  Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik, contohnya adalah World Bank, UNESCO, International Monetary Fund, International Labor Organization.

3. Organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global, antara lain: Association of South East Asian Nation (ASEAN), Europe Union.

c.  Palang Merah Internasional

Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) berkedudukan di Jenewa, Swiss. Palang Merah Internasional hanyalah merupakan salah satu jenis organisasi internasional, namun karena keberadaan Palang Merah Internasional di dalam hubungan dan hukum internasional menjadi sangat unik dan di samping itu juga menjadi sangat strategis, maka Palang Merah Interasional dianggap menjadi Subyek Hukum Internasional.

d. Tahta Suci Vatikan

Tahta Suci Vatikan di akui sebagai subyek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran tanggal 11 Februari 1929, antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Tugas dan kewenangan Tahta Suci Vatikan tidak seluas Negara, namun sebatas bidang kerohanian dan kemanusiaan.  Sehingga hanya memiliki kekuatan moral saja.

e.  Kaum Pemberontak (belligerent)

Kaum belligerensi pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil oleh dunia Internasional adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri.

f.  Individu

Pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan membebani kewajiban serta tanggung jawab secara langsung kepada individu semakin bertambah pesat. Lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia di berbagai Negara. Hal ini semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subyek hukum internasional yang mandiri.

SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Pada azasnya, sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu: sumber hukum dalam arti materiil dan sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber hukum yang membahas materi dasar yang menjadi substansi dari pembuatan hukum itu sendiri. Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang membahas bentuk atau wujud nyata dari hukum itu sendiri. Sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai:

a. dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional.

b. metode penciptaan hukum internasional.

c.  tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkrit.

Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili perkara, yaitu[4]:

1.  Perjanjian internasional (international conventions), baik yang bersifat umum, maupun khusus.

2.   Kebiasaan internasional (international custom) yang terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum.

3.  Prinsip-prinsip hukum umum (general principles of law) yang diakui oleh negara-negara beradab.

4.  Keputusan pengadilan (judicial decision)

5.  Ajaran para ahli hukum internasional yang telah diakui kepakarannya, sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum.

ASAS-ASAS HUKUM INTERNASIONAL

Pada hakekatnya asas yang dipakai dalam hukum Internasional adalah asas yang saling menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman dunia Internasional. Tidak diperbolehkan salah satu negara membuat keresahan dunia, bahkan mengancam keamanannya. Akan tetapi setiap negara diharuskan untuk menciptakan situasi yang kondusif, melalui beberapa kebijakannya tersebut. Asas-asas hukum Internasional diantaranya adalah:

1. Pacta sunt servada                                                              5.   Asas Timbal Balik

2. Asas Kedaulatan Negara                                                   6.   Asas Iktikad Baik

3. Asas penyalahan Hak                                                        7.   Asas non intervensi

4. Asas penghormatan kemerdekaan

LEMBAGA YANG MENANGANI SENGKETA INTERNASIONAL

Ketentuan hukum internasional telah melarang penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara. Melainkan semua negara harus menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai supaya perdamaian, keamanan dan keadilan internasional tidak terganggu.  Keharusan ini seperti tercantum pada pasal 2 ayat (3) Piagam Perserikatan bangsa-Bangsa. Penyelesaian sengketa secara damai dapat dilaksanakan dengan; penyelesaian melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dapat ditempuh melalui:

a. Arbitrase Internasional

Penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase internasional adalah pengajuan sengketa internasional kepada arbitrator yang dipilih secara bebas oleh para pihak, yang memberi keputusan dengan tidak harus terlalu terpaku pada pertimbangan-pertimbangan hukum. Arbitrase adalah merupakan suatu cara penerapan prinsip hukum terhadap suatu sengketa dalam batas-batas yang telah disetujui sebelumnya oleh para pihak yang bersengketa. Secara esensial, arbitrase merupakan prosedur konsensus, karenanya persetujuan para pihaklah yang mengatur pengadilan arbitrase. Hal-hal yang penting dalam arbitrase adalah:

1. Perlunya persetujuan para pihak dalam setiap tahap proses arbitrase, dan

2. Sengketa diselesaikan atas dasar menghormati hukum.

Arbitrase terdiri dari seorang arbitrator atau komisi bersama antar anggota-anggota yang ditunjuk oleh para pihak atau dan komisi campuran, yang terdiri dari orang-orang yang diajukan oleh para pihak dan anggota tambahan yang dipilih dengan cara lain. Pengadilan arbitrase dilaksanakan oleh suatu “panel hakim” atau arbitrator yang dibentuk atas dasar persetujuan khusus para pihak, atau dengan perjanjian arbitrase yang telah ada. Masyarakat internasional sudah menyediakan beberapa institusi arbitrase internasional, antara lain:

1. Pengadilan Arbitrase Kamar Dagang Internasional yang didirikan di Paris tahun 1919.

2.  Pusat Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Internasional yang berkedudukan di Washington DC.

3.  Pusat Arbitrase Dagang Regional untuk Asia berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia.

4.  Pusat Arbitrase Dagang Regional untuk Afrika berkedudukan di Kairo, Mesir.

b. Pengadilan Internasional

Pada permulaan abad ke 20, Liga Bangsa-Bangsa mendorong masyarakat internasional untuk membentuk suatu badan peradilan yang bersifat permanent, yaitu mulai dari komposisi, organisasi, wewenang dan tata kerjanya sudah dibuat sebelumnya dan bebas dari kehendak negara-negara yang bersengketa. Di San Fransisco inilah, kemudian dirumuskan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional. Menurut Pasal 92 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa disebutkan bahwa Mahkamah Internasional merupakan organ hukum utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Secara umum, Mahkamah Internasional mempunyai kewenangan untuk:

1. melaksanakan “Contentious Jurisdiction”, yaitu yurisdiksi atas perkara biasa, yang didasarkan pada persetujuan para pihak yang bersengketa.

2.  memberikan “Advisory Opinion”, yaitu pendapat mahkamah yang bersifat nasehat. Advisory Opinion tidaklah memiliki sifat mengikat bagi yang meminta, namun biasanya diberlakukan sebagai “Compulsory Ruling”, yaitu keputusan wajib yang mempunyai kuasa persuasive kuat .

Mahkamah Internasional juga sebenarnya bisa mengajukan keputusan ex aequo et bono, yaitu didasarkan pada keadilan dan kemafaatan, dan bukan berdasarkan atas kepastian hukum, namun hal ini bisa dilakukan jika ada kesepakatan antar negara-negara yang bersengketa. Keputusan Mahkamah Internasional sifatnya final, tidak dapat banding dan hanya mengikat para pihak. Keputusan juga diambil atas dasar suara mayoritas. Yang dapat menjadi pihak hanyalah negara, namun semua jenis sengketa dapat diajukan ke Mahkamah Internasional. Masalah pengajuan sengketa bisa dilakukan oleh salah satu pihak secara unilateral, namun kemudian harus ada persetujuan dari pihak yang lain. Jika tidak ada persetujuan, maka perkara akan di hapus dari daftar Mahkamah Internasional, karena Mahkamah Internasional tidak akan memutus perkara secara in-absensia (tidak hadirnya para pihak).

BATAS DAN KEWENANGAN TERITORIAL SUATU NEGARA

Dua pertiga wilayah Indonesia berupa perairan, dan 90 persen dari perairan tersebut adalah perairan laut. Wilayah perairan laut Indonesia sangatlah luas, maka banyak dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan dan mengelolanya. Zona laut Indonesia dan/atau wilayah perairan laut Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

  1. I.      Zona Laut Teritorial

Zona laut territorial adalah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial yang berkewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik diatas maupun di bawah permukaan laut.

  1. II.      Zona Landas Kontinen

Zona landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah benua (kontinen), kedalaman lautnya kurang dari 150 meter dan bats landas kontinen diukur dari garis dasar yaitu paling jauh 200 mil laut. Garis dasar ialah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau.

  1. III.      Zona Ekonomi Ekslusif

Zona Ekonomi Ekslusif adalah perairan laut selebar 200 mil laut kea rah terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ini, negara yang memiliki mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Namun tidak melarang tentang kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut yang diakui berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.

Dari ketiga zona tersebut mempunya kesamaan yaitu, apabila ada dua negara atau lebih yang menguasai zona tersebut maka garis territorial ditari sama jauh dari masing-masing negara tersebut.

“HAK KEWAJIBAN NEGARA ATAS WILAYAH”

Dalam Konvensi Montevidio 1933 disebutkan kualifikasi yang harus dipenuhi negara sebagai subyek hukum internasional, negara harus mempunyai;

  1. Penduduk tetap
  2. Wilayah yang ditetapkan
  3. Pemerintah yang berdaulat
  4. Dapat melakukan hubungan diplomatic dengan negara lain.

Yang akan saya jabarkan disini adalah tentang hak dan kewajiban negara akan wilayah. Sebagai organisasi kekuasaan, negara memegang kekuasaan tertinggi akan kedaulatan wilayahnya, dan dalam wilayahnya itu pula negara melaksanakan fungsi kenegaraan dengan mengecualikan negara lain.

Adapun wilayah negara dapat dibedakan antara;

  1. A. Wilayah Daratan

Wilayah daratan negara adalah bagian dunia yang kering yang dapat merupakan bagian dari benua dan/atau pulau yang juga mencakup perairan daratan (danau dan sungai).

Luas Wilayah Daratan Suatu Negara;

Wilayah daratan suatu negara dapat terjadi karena:

a. Ditentukan secara sepihak oleh negara itu sendiri, misalnya Indonesia à ditentukan melalui Proklamasi.

  1. Ditentukan dalam perjanjian internasional, misalnya negara yang kalah dalam perang.

c. Kebiasaan di masa lampau, misalnya negara-negara Eropa yang menganut system kerajaan.

  1. Ditentukan oleh perkembangan setelah terbentuknya negara, misal Polandia dan Israil.

Menurut hukum internasional suatu negara dapat memperoleh wilayah daratan menggunakan cara-cara:

a. Okupasi atau pendudukan

Okupasi adalah penanaman kedaulatan suatu negara di suatu wilayah, yang tidak dikuasai olh negara manapun. Pendudukan ini menurut hukum internasional ditentukan oleh prinsip effectiveness yang berarti memenuhi dua syarat, yaitu adanya kemauan untuk melakukan kedaulatan negara diwilayah yang diduduki dan adanya pelaksanaan kedaulatan negara yang memadai di wilayah tersebut. Penemua wilayah tidak dapat diartikan sebagai okupasi karena tidak memenuhi dua syarat diatas.

  1. Aneksasi

Aneksasi adalah perolehan kedaulatan wilayah suatu negara dengan mengabungkan wilayah lain kedalam wilayah kedaulatannya. Wilayah yang dianeksasi dapat berupa wilayah yang sudah ditaklukan oleh negara yang menganeksasi atau wilayah yang telah ada dibawah kekuasaan negara yang menganeksasi.

c. Akresi

Akresi adalah perolehan kedaulatan wilayah karena kejadian alam,  perubahan terjadi secara perlahan-lahan ataupun mendadak. Misalnya pendangkalan laut, penambahan wilayah secara Akresi ini tidak memerlukan suatu pernyataan resmi dari negara yang bersangkutan.

  1. Cesi

Cesi adalah perolehan tambahan kedaulatan wilayah melalui suatu proses peralihan hak atau dapat dikatakan setiap transaksi yang bermaksud mengalihkan kedaulatan wilayah ke negara lain. Dengan adanya Cesi maka beralihlah semua hak kedaulatan dari negara yang mengalihkan kepada negara yang menerima pengalihan. Cesi dapat terjadi dengan;

  • Paksaan à Kalah perang, misalnya peralihan wilayah Elsace-Lorraine dari Perancis kepada Jerman pada 1871.
  • Sukarela à Penjualan Alaska dari Rusia kepada Amerika Serikat pada tahun 1867.

e. Preskripsi

Peskripsi atau kadaluwarsa adalah proses perolehan kedaulatan wilayah suatu negara akibat pelaksanaan secara damai kedaulatan “de facto” dalam waktu yang lama atas wilayah yang sebenarnya “de jure” tidak termasuk dalam kedaulatan wilayahnya.

  1. B. Wilayah Lautan

Laut adalah masa air di dunia yang mengelilingi daratan sedangkan wilayah laut adalah laut beserta tanah yang ada di bawahnya. Negara yang wilayah daratannya berbatasan dengan laut, yakni negara pantai menguasai wilayah laut. Batas wilayah laut suatu negara diatur oleh hukum internasional yang berupa hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional (konvensi Jenewa 1958 dan Konvensi hukum laut PBB ke III 1982).

Wilayah laut suatu negara pantai terdiri dari:

  1. Wilayah Laut Pedalaman

Wilayah laut pedalaman adalah wilayah laut di sisi daratan dari garis pangkal (garis yang digunakan sebagai pangkal pengukuran lebar wilayah laut territorial). Yang termasuk wilayah laut pedalaman adalah pelabuhan, teluk yang tertutup yakni teluk yang lebar mulutnya sama atau kurang dari dua kali lebar laut territorial negara yang bersangkutan. Negara pantai berdaulat sepenuhnya atas wilayah laut pedalaman berarti negara pantai dapat menolak masuknya kapal asing di wilayah laut pedalaman.

  1. Wilayah Laut Teritorial

Zona laut territorial adalah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial yang berkewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik diatas maupun di bawah permukaan laut.

  1. Wilayah Laut Jalur Tambahan

Wilayah laut jalur tambahan suatu ngara adalah wilayah permukan laut di sisi luar dan bersambungan dengan wilayah laut territorial selebar tidak lebih dari 24 mil laut terhitung dari garis pangkal.

  1. Wilayah Ekonomi Eksklusif

Zona Ekonomi Ekslusif adalah perairan laut selebar 200 mil laut kea rah terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ini, negara yang memiliki mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Namun tidak melarang tentang kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut yang diakui berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.

  1. Landasan Kontinen

Zona landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah benua (kontinen), kedalaman lautnya kurang dari 150 meter dan bats landas kontinen diukur dari garis dasar yaitu paling jauh 200 mil laut. Garis dasar ialah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau.

Negara pantai tidak berdaulat atas landasan kontinentalnya, tapi hanya mempunyai beberapa hak kedaulatan secara eksklusif yaitu mengadakan eksplorasi dan eksploitas kekayaan alam di landas kontinen.

  1. Wilayah Laut Negara Kepulauan

Wilayah Laut Negara Kepulauan adalah wilayah yang ada di sebelah dalam garis pangkal yang mengelilingi negara kepulauan dan termasuk dalam wilayah laut negara. Di wilayah laut ini negara berdaulat, namun dibaasi oleh hukum internasional. Pebatasannya berupa hak lintas damai dari kapal asing yang melintsasi laut negara kepulauan.

  1. Wilayah Laut Bebas

Wilayah laut bebas adalah wilayah laut yang tidak termasuk wilayah laut pedalaman, territorial, ekonomi eksklusif, ataupun wilayah negara kepulauan. Wilayah laut bebas tidak dikuasai oleh suatu negara tertentu, akan tetapi terbuka bagi semua negara.

  1. C. Wilayah Udara

Udara adalah substansi transparan yang berupa gas yang mengelilingi dunia. Wilayah udara suatu negara ialah ruang udara yang ada diatas wilayah daratan dan wilayah laut suatu negara. Negara berdaulat sampai ke langit. Kedaulatan negara itu terutama berkaitan dengan larangan penerbangan pesawat terbang asing di wilayah udara tersebut, bila negara tidak mengizinkan.

Dari monitoring yang ada di pusat kendali Kohanudnas (Komando Pertahanan Udara Nasional) memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu 24 jam di ruang udara nasional terdapat hampir 2.000 pergerakan pesawat yang melewati 42 jalur internasional dan ratusan jalur domestik. Semua pergerakan ini harus terpantau serta ditentukan statusnya, apakah pesawat tersebut keluar jalur, melanggar kedaulatan, ataukah sudah masuk kategori membahayakan keselamatan negara.

Bila kejadian itu yang dihadapi, dengan kewenangan dan kemampuannya Kohanudnas berhak untuk melakukan intersepsi dan pemasangan radar militer seperti kasus Bawean pada bulan Juli 2003 ataupun kasus Timor pada bulan Maret 2000. Ketegasan dan kecepatan bertindak sangat diperlukan, dan untuk itu telah diperlengkapi peralatan yang andal agar tiap obyek yang ada di ruang udara nasional dapat terdeteksi dan dapat ditentukan statusnya secara real time.


[1] Heribertus Jaka Triyana

[2] Periksa: Drs. Soesilo Prajogo; Kamus Hukum, hal 200

[3] Disadur dari  yordan gunawan; makalah tentang “Pengantar Hukum Internasional”

[4] Periksa: Drs. C.S.T. Kansil, S.H; pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia hal 462

7 Komentar (+add yours?)

  1. lanz
    Mar 26, 2009 @ 16:28:15

    bagusss banget nie blognyta,,,,
    minta cara2nya downk biar bisa punya blog yang kueren…….

    Balas

  2. khibran
    Apr 10, 2009 @ 21:25:49

    @Lanz..
    Oh… Blog ini dibuatin sama om saya,…
    Saya tinggal mengisinya saja…
    Bolehlah ya kita belajar bersama2…
    he..he..he…

    Balas

  3. irma
    Nov 13, 2009 @ 19:42:39

    asas2nya kok tidak dijelaskan ??

    Balas

  4. wahaddy
    Mar 08, 2010 @ 21:10:17

    baguus banget nii kak bantu dalam bikin tugas nii

    Balas

  5. afu elfahdy
    Jun 02, 2010 @ 20:24:11

    It’s really helpful to me in my advance observation of International Humanitarian Law (my ‘skripsi’ theme, which will be related to ethics of war in the holy Qu’ran).

    Danke, bruder.

    Balas

  6. khibran
    Jul 07, 2010 @ 09:49:05

    Terima kasih atas comentnya…
    Semoga bermanfaat….
    Khibran

    Balas

  7. Grace Solafide Simbolon
    Apr 21, 2013 @ 19:01:28

    izin kutib yah mas…
    soalnya sangat bermanfaat banget
    makasi sebelumnya

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: