PENGANTAR HUKUM PIDANA

HUKUM PIDANA

PENGERTIAN HUKUM PIDANA

Menurut Soesilo Prajogo[1] Hukum Pidana adalah keseluruhan daripada ketentuan peraturan atau hukum yang mencakup keharusan dan larangan dan bagi pelanggarnya akan dikenakan sangsi hukuman baginya. Jadi dapat disimpulkan Hukum Pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaraan dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum Pidana juga disebut hukum publik karena Hukum Pidana mengatur kepentingan umum. Adapun yang termasuk kepentingan umum meliputi;[2]

  1. Badan dan peraturan perundangan negara. Seperti negara, lembaga-lembaga negara, pejabat negara, undang-undangan, pegawai negeri.
  2. Kepentingan hukum setiap manusia. Seperti jiwa, raga/tubuh, kemerdekaan, kehormatan dan hak milik atau harta benda.

Antara pelanggaran dan kejahatan terdapat perbedaan, diantaranya sebagai berikut:

  1. Pelanggaran ialah suatu jenis tindak pidana mengenai hal-hal kecil atau ringan dan ancaman hukumannya lebih ringan daripada kejahatan. Misalnya:  pelanggaran lalu lintas.
  2. Kejahatan ialah suatu jenis tindak pidana yang menyangkut soal-soal besar. Misal: pemberontakan, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian.

Segala peraturan tentang pelanggaran (overtredingen), kejahatan (misdrijven) diatur dalam hukum pidana dan dimuat dalam satu kitab undang-undang yang disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

TUJUAN HUKUM PIDANA

Hukum Pidana merupakan ilmu pengetahuan hukum, oleh karena itu peninjauaan bahan-bahan mengenai Hukum Pidana terutama dilakukan dari sudut pertanggung jawaban manusia tentang “perbuatan yang dapat dilakukan”. Apabila seseorang melanggar Hukum Pidana, maka seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkannya tentang perbuatannya itu sehingga ia dapat dikenakan hukuman.

Selain itu Hukum Pidana dilihat sebagai ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Sebagai ilmu pengetahuan sosial, maka diselidiki sebab-sebab dari kejahatan dan dicari cara-cara untuk memberantasnya. Penyelidikan tentang sebab dari kejahatan dapat dicari pada diri seseorang (keadaan badan dan jiwanya) atau pada keadaan masyarakat. Tujuan Hukum Pidana adalah memberi system dalam bahan-bahan yang banyak dari hokum itu. Asas-asas dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukkan dalam satu system. Penyelidikan secara demikian adalah dogmatis juridis.

PIDANA

PENGERTIAN

Menurut Drs. C.S.T. Kansil, S.H[3] pidana adalah hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur yang terpenting dalam Hukum Pidana. Secara umum, bentuk sanksi adalah berupa pelimpahan rasa “ketidak enakan masyarakat (nestapa) supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami” inilah yang disebut dengan istilah pidana oleh Joeni Arianto Kurniawan,S.H.  Didalam Hukum Pidana terdapat bermacam-macam pidana atau hukuman.

Menurut KUHP pasal 10[4], hukuman atau pidana terdiri atas;

  1. Pidana Pokok (utama)
  2. Pidana mati
  3. Pidana penjara
  4. Pidana seumur hidup
  5. Pidana penjara selama waktu tertentu (setinggi-t ingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun)
  6. Pidana kurungan (sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun)
  7. Pidana denda
  8. Pidana tutupan
  9. Pidana tambahan
  10. Pencabutan hak-hak tertentu
  11. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu
  12. Pengumuman keputusan hakim

TUJUAN PIDANA

Kita telah mengetahui bahwa sikap daripada hukuman atau pidana adalah memaksa dan dapat dipaksakan. Hal tersebut perlu untuk menjaga tertib dan dipatuhinya peraturan-peraturan hukum. Dengan kata lain untuk menjaga dan memperbaiki keadaan atau keseimbangan yang semula.

Tujuan Pidana menurut Abdul Jamali ada dua point, yaitu:

  1. Sebagai Sarana Preventif

Sarana preventif bersifat mencegah daripada kejahatan-kejahatan yang belum dilakukan, karena pelaku kejahatan takut akan pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan.

  1. Sebagai Sarana Kuratif

Sarana kuratif berfungsi sebagai balasan atau hukuman atas perbuatan yang telah dilakukan tersangka, supaya pelaku kejahatan tersebut jera dan tidak akan melakukannya kembali.

3.         Sebagai Restitutio In Integrum[5]

Yaitu sebagai mekanisme pengendalian social yang bersifat memulihkan kembali tatanan masyarakat yang terganggu ke keadaan semula.

ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

A.        Berlakunya hukum pidana menurut waktu[6]:

  1. Asas Legalitas

Hukum pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya pemidanaan harus berdasarkan undang-undang. Dari pasal 1 ayat (1) KUHP kita dapat menarik beberapa kesimpulan bahwa:

  1. hukum pidana itu mencegah adanya penjatuhan hukuman secara sewenang-wenang oleh pengadilan (hakim).
  2. dapat dicapai kepastian hukum.
  3. hukum pidana itu bersumber pada hukum tertulis.
  4. Asas tidak berlaku Surut

Ketentuan pidana dalam undang-undang tidak boleh berlaku surut (strafrecht heeftgeen terugwerkende kracht). Seandainya seseorang melakukan suatu tindak pidana yang baru kemudian hari terhadap tindakan yang serupa diancam dengan pidana, pelaku tdk dapat dipidana atas ketentuan yang baru itu. Hal ini untuk menjamin warga negara dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Asas ini merupakan asas fundamental dalam negara hukum walaupun tidak dicantumkan dalam undang-undang dasar, sehingga pembentuk undang-undang tidak dengan gegabah menyimpang dari asas tersebut.

  1. Asas larangan penggunaan analogi

Larangan penggunaan analogi, yaitu untuk membuat perbuatan yang tidak tercantum secara tegas dalam undang-undang tetapi ada kemiripannya dijadikan/dianggap sebagai tindak pidana. Dapat pula analogi terjadi bilamana menganggap bahwa suatu peraturan hukum tertentu juga meliputi suatu hal yang banyak kemiripannya atau kesamaannya yang telah diatur, padahal semula tidak demikian. Analogi biasanya terjadi dalam hal-hal ada sesuatu yang pada saat pembuatan suatu peraturan hukum sesuatu yang baru itu tidak terpikirkan/tidak mungkin dikenal oleh pembuat undang-undang pada zaman ini.

Analogi berkaitan erat dengan masalah penafsiran atau interpretasi. Hal ini analogi berdasarkan kenyataan bahwa suatu undang-undang tertulis dan bersifat statis masih perlu ditafsirkan dalam pemberlakuannya, terutama oleh hakim pada waktu menerapkannya. Tujuan menafsirkan adalah untuk mencari arti yang sebenarnya dari putusan kehendak para pembentuk undang-undang yang menuangkan kedalam rumusan-rumusan yang  tertulis dalam undang-undang.

B.         Berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang[7]

  1. Asas Teritorialitas

Undang-undang pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan sesuatu pelanggaran atau kejahatan di dalam wiayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Dapat dikatakan bahwa, bukan hanya berlaku terhadap warga Indonesia saja, akan tetapi berlaku bagi orang asing yang melakukan kejahatan di wilayah kekuasaan Indonesia.

Namun terdapat pengecualian atas asas Teritorial, bahwa undang-undang pidana Indonesia tidak berkuasa tehadap:

  1. Mereka yang mempunyai hak Ex-teritorial, yaitu orang-orang

1. Kepala Negara asing beserta keluarganya

2. Duta dengan keluarganya dan pegawai-pegawai kedutaan

3. Sekretaris Jendral PBB

4. Anak buah kapal perang asing

5. Tentara asing yang mempunyai ijin berada di Indonesia

6. Anggota Delegasi Negara asing yang sedang dalam perjalanan menuju sidang PBB

  1. Mereka yang mempunyai hak Immuniteit – Parlementeir (Hak kekebalan)

Para anggota MPR dan DPR pusat dan angoota DPRD daerah serta para Menteri juga tidak dikenakan hukuman (pidana) untuk segala apa yang dikatakannya dan tulisan-tulisan mereka di dalam gedung parlemen. Hak tersebut tidak diatur dalam KUHP, akan tetapi diatur dalam Undang-undang No 13 tahun 1970.

  1. Asas Nasional Aktif

Undang-undang pidana Indonesia berlaku juga terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Dasar daripada asas nasional aktif adalah orang yang melakukan kejahatan itu. Dengan kata lain ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi warga negaranya dimanapun mereka berada. Untuk dapat menuntut warganegara kita di luar negeri maka diperlukan penyerahan dari Negara asing yang bersangkutan.

  1. Asas Nasional Pasif

Undang-undang Indonesia juga berkuasa melakukan penuntutan terhadap siapapun juga di luar negara Indonesia juga terhadap orang asing di luar Indonesia. Tolak pangkal pemikiran dari asas perlindungan adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya. Ciri utamanya adalah Subjeknya berupa setiap orang tidak terbatas pada warga negara saja, selain itu tidak tergantung pada tempat, ia merupakan tindakan-tindakan yang dirasakan sangat merugikan kepentingan nasional indonesia yang karenanya harus dilindungi. Kepentingan nasional tersebut ialah:

  1. Keselamatan kepala/wakil Negara RI, keutuhan dan keamanan negara serta pemerintah yang sah, keamanan penyerahan barang, angkatan perang RI pada waktu perang, keamanan Martabat kepala negara RI;
  2. Keamanan ideologi negara, pancasila dan haluan Negara;
  3. Keamanan perekonomian;
  4. Keamanan uang Negara, nilai-nilai dari surat-surat yang dikeluarkan RI;
  5. Keamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan;
  6. Asas Universalitas

Undang-undang pidana dapat juga diperlakukan terhadap kejahatan-kejahatan yang bersifat merugikan kesalamatan internasional yang terjadi di dalam daerah yang tak bertuan (daerah kutub, lautan terbuka). Dalam hukum internasional diakui kesamaan hak dari setiap negara yang berdaulat dan seakan-akan adanya “satu negara dunia”. Selanjutnya dalam hukum internasional diakui pula suatu asas bahwa terhadap mereka yang melakukan tugas perwakilan kenegaraan diluar negrinya, kebal terhadap hukum dimana ia bertugas.

  1. Perjanjian penyerahan (extraditie)

Extraditie adalah penyerahan orang asing yang dianggap melakukan kejahatan oleh suatu negara ke negara lain untuk diadili. Sebelum dapat menuntut pelaku kejahatan tersebut, maka terlebih dahulu perlu dia diserahkan oleh negara asing yang bersangkutan kepada negara kita. Permintaan penyerahan seseorang itu harus melalui saluran-saluran diplomatik, yang sebelumnya harus terlebih dahulu terdapat perjanjian penyerahan antar kedua negara.

MEKANISME PEMERIKSAAN DALAM HUKUM PIDANA (TERDAPAT DI KUHAP)

MAKNA KATA :

  1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.
  4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
  5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan,penuntutan dan peradilan. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Drs. Soesilo Prajogo; Kamus Hukum,
  2. Drs. C.S.T. Kansil, S.H; pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia
  3. KUHP (Kitab undang-undang Hukum Pidana)
  4. KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

[1] Periksa: Drs. Soesilo Prajogo; Kamus Hukum, hal 202

[2] Periksa: Drs. C.S.T. Kansil, S.H; pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia hal 257-258

[3] Periksa : ibid, hal 259

[4] Periksa : KUHP, pasal 10

[5] Menurut Pak Kuntoro

[6] Periksa: ibid, hal 280-281

[7]Periksa: ibid, hal 277-279

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: