“MENGEFEKTIFKAN PERAN DPD AGAR MENCIPTAKAN STURKTUR PARLEMEN DUA KAMAR YANG SEMPURNA”

OPINI

Sebagaimana kita ketahui, bahwa sistim majelis Republik Indonesia menggunakan sistem parlemen dua kamar atau sering disebut sistym bicameral. Hal tersebut terlihat dari Pasal 2 ayat 1 UUD 45 NRI yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut oleh undang-undang”. Lebih tepatnya Indonesia menganut sistem parlemen bicameral asimetrikal, artinya terjadi ketimpangan (terlalu jauhnya) kewenangan antara satu kamar dengan kamar lain, DPR yang mempunyai wewenang begitu luas sedangkan DPD kewenangannya terbatas (tidak seluas DPR).

Dalam praktiknya sistem ini tidak sempurna karena masih terbatasnya peran DPD dalam sistem politik di Indonesia. Sampai-sampai ada pendapat yang mengatakan bahwa DPD adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berplat merah. Penapat tersebut berarti bahwa DPD hanya mempunyai ak protokoler saja duduk di Senayan, akan tetapi tidak mempunyai wewenang yang cukup berari. Perbedaan kedua kamar parlemen Indonesia, DPR dan DPD dapat ditentukan oleh dua faktor yaitu;

1)   Sistem rekruitmen Anggotanya

–    DPR –>  Sistem Proporsional dengan daftar calon terbuka, artinya pemilihan anggota berdasarkan suara terbanyak setelah lolos partainya lolos parlemaintary Treshold dan suara Caleg tersebut memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Setiap daerah pemilihan satu dengan yang lain tidak sama jumlah kursi yang diperebutkan.

–    DPD –> Sistem Distrik Berwakil Banyak, artinya dapat terpilih jika menempati urutan suara terbanyak 1-4 di daerah pemilhannya (Provinsi). Semua Provinsi ditetapkan 4 kursi.

2) Pembagian Kewenangan

–    DPR –> legislasi, anggaran dan pengawasan.

–    DPD[1]

  1. Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
  2. DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan tersebut diatas.
  3. Melakukan Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai tersebut diatas

Dari penjelasan tentang kewenangan diatas, sudah jelas bahwa kewenangan DPD tidak sebanding dengan kewenangan DPR yang begitu luas. Apakah hal tersebut yang membuat empat anggota DPD Perwakilan Jawa Tengah tidak mencalonkan kembali menjadi anggota DPD, dan salah satu anggota DPD pewakilan DI. Yogyakarta beralih mencalonkan diri menjadi anggota DPR-RI pada pemilu 2009?. Alasan tersebut mungkin ada benarnya. Menurut hemat saya, perlu diambil langkah-langkah tegas dan yuridis untuk mengefektifkan peran dari Dewan Perwakilan Daerah. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah;

  1. Mengamandemen Pasal 22D UUD 45 NRI

Inti dari isi pasal 22D UUD 45 RI adalah memberikan batasan-batasan terhadap kewenangan DPD. Isi pasal tersebut (terutama ayat 1 dan 2) secara eksplisit mengatakan bahwa kewenangan dari anggota DPD hanya sebatas mengajukan RUU kepada DPR dan ikut membahas RUU tersebut jikalau diajak oleh DPR. Menurut hemat saya, pasal 22D UUD 45 NRI perlu diubah, yang isinya mengatakan bahwa Anggota DPD berwenang membahas dan menetapkan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

  1. Menambah Jumlah Anggota DPD

Apabila rencana nomor satu berhasil, karena wewenang DPD sudah mencakup legislasi, maka menurut hemat saya jumlah anggota DPD ditambah. Dari semula empat per Provinsi menjadi sepuluh per Provinsi/daerah pemilihan. Hal ini dirasakan sangat penting karena membahas suatu aturan untuk daerah asalnya yang begitu luas tidak cukup diselesaikan dengan empat orang saja, akan tetapi lebih banyak lebih baik. Memang itu akan menambah biaya dari pengeluaran negara, akan tetapi bila kesejahteraan dan kemakmuran yang dicapai tentunya itu akan sepadan.

  1. Kedudukan di Pusat dan Daerah

Seharusnya kedudukan atau kantor kerja dari anggota DPD tidak hanya di Senayan (Pusat) saja, akantetapi membuat kantor kerja di daerah juga. Dari sepuluh anggota Dewan Perwakilan Daerah Jawa Tengah misalnya, enam berkedudukan di Senayan (Pusat) dan empat berkedudukan di Semarang (Ibukota Provinsi Jateng). Hal ini karena seorang wakil daerah harus mengetahui medan dan kendala daerahnya, yang dapat dicapai dengan empat anggota DPD tersebut giat melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah. Dan setiap bulan kesepuluh anggota DPD harus mengadakan pertemuan di Senayan untuk membahas langkah apa yang perlu dilakuken untuk kemajuan daerahnya.

Insya Allah dengan diterapkannya ketiga langah tersebut, maka peran dari DPD dalam pembangunan nasional akan lebih dirasakan dan akan membuat sistem parlemen bicameral yang efektif.


[1] Pasal 22D ayat 1-3 UUD 45 NRI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: