“MENCIPTAKAN HUBUNGAN IDEAL PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DENGAN ASAS DESENTRALISASI PROPORSIONAL DAN PENGAWASAN”

opini

ASAS-ASAS DAN SISTEM RUMAH TANGGA PEMERINTAHAN DAERAH

Asas-asas Pemerintahan Daerah

Dalam hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, kita kenal adanya tiga asas, yaitu;

  1. Desentralisasi à dapat diartikan sebagai setiap bentuk atau tindakan pemencaran kekuasaan oleh pusat kepada organ/pejabat di tingkat lokal. Desentralisasi hanya dapat dilakukan apabila adanya sebuah otonomi dan diberinya kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri.
  2. Dekonsentrasi à pelimpahan wewenang dari pemerintah atu kepala wilayah atau kepala insansi vertical tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah[1].
  3. Medebewin/tugas pembantuan à penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah, dari pemerintah provinsi kepada pemerinth kabupaten untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Sistem Rumah Tangga

Dalam hal ini, kaitannya dengan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Sistem Rumah Tangga adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dengan daerah daerah. Implementasinya daerah akan mendapat sejumlah urusan baik karena penyerahan, pengakuan atau dibiarkan menjadi urusan daerah[2].

Dalam sistem rumah tangga ini dikenal adanya 3 macam sistem, yaitu;

  1. Sistem Rumah Tangga Formal à pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antar pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu tidak ditetapkan secara rinci.
  2. Sistem Rumah Tangga Material à pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antar pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan ditetapkan secara rinci dan pasti.

Kedua sistem diatas mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga diciptakan sebuah sistem yaitu;

  1. Sistem Rumah Tangga Riil/Nyata à sistem jalan tengah lahir dalam rangka mengakomodasikan kelemahan/kekurangan dari sistem rumah tangga tersebut diatas.

SEJARAH SINGKAT HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA

Sejarah panjang adanya sistem desentralisasi di Indonesia dimulai pada 1903, ketika Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Desentralisatie wet yang merupakan dasar hukum pertama berkaitan dengan desentralisasi di Indonesia. Hubungan pusat dan daerah di Indonesia dibentuk oleh evolusi pemerintah daerah,  paling tidak dengan dikeluarkannya Desentralisatie wet tersebut. Kemudian dari hal tersebut diberikan kewenangan yang semakin besar kepada pejabat-pejabat Belanda yang bekerja di Indonesia, dilakukan tahun 1922 dan kemudian diteruskan oleh Tentara Pendudukan Jepang pada saat Perang Dunia II.[3]

Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada era Presiden Soekarno, banyak menitik beratkan pada penggunaan sistem dekonsentrasi.  Hal tersebut dapat kita ketahui dari Undang-undang no 1 tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkannya, pada awal-awal kemerdekaan. Berdasarkan Undang-undang tersebut Kepala daerah menjalankan dua fungsi yaitu sebagai Kepala Daerah Otonom dan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Sehingga karena hal tersebut kendatipun kehendak desentralisasi cukup nyata, akantetapi pelaksanaan dekonsentrasi sangat dominan. Kemudian dengan diberlakukannya Undang-undang No. 22 tahun1948 yang lebih menekankan praktek demokrasi parlementer sesuai dengan system pemerintahan saat itu, sehingga kontrol pemerintah pusat kepada daerah masih sangat kuat.

Lalu, dibawah Undang-undang No. 1 tahun 1957 Kepala Daerah sama sekali tidak bertanggung jawab kepada Pemerintahan Pusat, sehingga muncul sedikit adanya sistem desentralisasi saat itu. Maka dari hal tersebut Presiden RI mengeluarkan Penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Penpres tersebut penekanan desentralisasi beralih kepada kontrol pemerintahan pusat yang kuat terhadap pemerintahan daerah. Sekali lagi arus balik terjadi dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 18 tahun 1965. Berdasarkan Undang-undang tersebut para eksekutif daerah diperbolehkan menjadi anggota partai, jadi sistem desentralisasi sudah mulai kelihatan lagi disini.

Setelah Orde Baru berkuasa, hubungan pemerintah pusat dan daerah seakan-akan 100 persen menggunakan asas dekonsentrasi. Hal tersebut ditandai dengan Undang-undang no 5 tahun 1974. Dengan Undang-undang ini kontrol pusat terhadap sangat lah kuat. Daerah tidak lebih dari perpanjangan tangan untuk mensukseskan program-program pemerintah pusat. Memang kita harus mengakui bahwa system (dekonsentrasi) ini telah menciptakan stabilitas di berbagai daerah termasuk situasi yang kondusif bagi investor asing. Akantetapi penerapan sistem tersebut juga disinyalir telah menciptakan ketergantungan daerah kepada pusat dalam hampir seluruh segi otonomi daerah seperti kewenangan, keuangan, kelembagaan, personil, perwakilan dan tentu saja pelayanan. Dapat diduga juga bahwa sistem dekonsentrasi juga mengakibatkan rendahnya kreatifitas dan prakarsa daerah.

Era reformasi ketika awal tahun 1997-1998 bersamaan dengan krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia, termasuk krisis perekonomian, pelaksanaan pemerintahan yang sentralistik ini telah melahirkan gelombang protes besar-besaran. Akhimya dikeluarkanlah Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Serta dalam Undang-undang Dasar 45 pasal 18 setelah amandemen menyebutkan bahwa pemerintahan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya menurut asas otonom dan tuas pembantuan.

Dari penjelasan tersebut diatas, secara inplisit dan eksplesit menyebutkan bahwa di era reformasi ini daerah diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk mengatur daerahnya tersebut, dengan memperhatikan asas/perundangan yang berlaku. Dijelaskan juga dalam Undang-undnag no 22 tahun 1999 bahwa kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama serta kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggarannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendaliaan dan evaluasi.

PENDAPAT PENULIS

Dari pemaparan tersebut diatas, menurut hemat saya sistem yang paling tepat digunakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah menggunakan Asas Desentralisasi Proporsional serta Pengawasan. Artinya adalah Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang sebesar-besarnya untuk mengurus, mengatur dan memajukan sendiri daerahnya (Kecuali lima hal yang memang harus diatur oleh Pemerintah Pusat, antara lain politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama) dengan dibeda-bedakan berdasarkan tingkat kemapanan darah tersebut serta Pemerintah Pusat turut campur hanya dalam hal pengawasan dan pedoman pelaksanaannya.

Maksud saya disini adalah, memberlakukan hubungan Pusat dan Daerah, antara daerah satu dengan daerah yang lain harus dibeda-bedakan, tergantung dengan tingkat kemapanan antar daerah tersebut. Misalnya, pemberlakuan antara Pusat dengan Provinsi Jawa Tengah dan Pusat Dengan Propinsi Papuaharus dibedakan. Untuk memberlakukan hubungan tersebut antara propinsi yang sudah maju, sudah mempunyai sdm yang terlatih dan professional Pemerintah Pusat dapat memberikan keluasaan tanpa menuntun Propinsi tersebut dengan pedoman-pedomannya, artinya pemerintah memberikan otonomi luas, tinggal mengawasinya saja.

Sedangkan daerah yang belum maju, Pemerintah Pusat berhak dan berkewajiban untuk membeikan pedoman-pedomannya bagi pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. hal ini dapat dilakukan dengan diadakannya organ-organ Pemerintah Pusat di daerah, tanpa mengurangi prinsip otonomi. Itulah yang saya maksudkan dengan Asas Desentralisasi Proporsional serta Pengawasan.

Mengenai Sistem Rumah Tangga yang digunakan, saya setuju dengan sistem yang digunakan saat ini di Indonesia, yaitu Sistem Rumah Tangga Riil.

DAFTAR PUSTAKA

Hardjosoekarto sudarsono, artikel tentang “Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah”

Handout Mata Kuliah Hukum Tata Negara

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang nomor 5 tahun 1974


[1]Pasal 1 ayat 1 undang-undang no 5 tahun 1974

[2] Handout Mata Kuliah Hukum Tata Negara

[3]Hardjosoekarto sudarsono, artikel tentang “Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah”

1 Komentar (+add yours?)

  1. Trackback: Sejarah Hubungan Pusat dan Daerah « bloogkoo

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: