“URGENSI AMANDEMEN PENGATURAN HAM DALAM KONSTITUSI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

OPINI

TENTANG HAK ASASAI MANUSIA

HAM kepanjangan dari  Hak Asasi Manusia kurang lebih mempunyai makna “hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun”. Sedangkan pengertian HAM menurut Pasal1 poin 1 Undang-undang no 39 tahun 1999 adalah seperangkat ak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormaan serta perlindungan harkat dan martabat manusia[1].

Prinsip-prinsip dalam Hak Asasi Manusia, yaitu;

  • HAM merupakan sebuah hak
  • HAM bersifat universal
  • HAM mengimplikasikan kewajiban
  • HAM merupakan norma yang penting
  • HAM bersifat independen.

Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia[2] :

1. Hak asasi pribadi / personal Right
– Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat
– Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
– Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
– Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing

2. Hak asasi politik / Political Right
– Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
– hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
– Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
– Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi

3. Hak azasi hukum / Legal Equality Right
– Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
– Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
– Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum

4. Hak azasi Ekonomi / Property Rigths
– Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
– Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
– Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
– Hak kebebasan untuk memiliki susuatu
– Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights
– Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
– Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.

6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right
– Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
– Hak mendapatkan pengajaran
– Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

Dalam pemenuhan perlindungan serta pengaturan tentang Hak Asasi Manusia, kita mengenal bahwa terdapat Hak Asasi Manusia yang dipandang Pemerintah perlu berperan dalam pengaturannya, serta pemerintah tidak perlu untuk mengaturnya. Akantetapi terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia Pemerintah harus ikut berperan, disini yang dikatakan adalah pengaturannya.

Untuk hak sipil yang berkaitan dengan hak privat atau individu, seharusnya pemerintah tidak usah terlalu memberikan suatu aturan terhadapnya. Masyarakat seharusnya diberikan kebebasan untuk melaksanakan hak-haknya tersebut tanpa diadakan suatu pengaturan yang membatasinya.  Akantetapi pemerintah disatu sisi harus ikut berperan dalam pengaturan Hak Asasi Manusia tersebut dalam pengaturannya, misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Pemerintah diminta untuk turut ambil bagian dalam pengaturannya, pemerintah diminta untuk mengatur mengenai bagaimana cara mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak.

Disinilah seharusnya pemerintah dapat memilah-milah mana suatu Hak Asasi Manusia yang memang benar-benar harus diatur/pemerintah wajib turun tangan di dalamnya dan mana Hak Asasi Manusia yang pemerintah jangan terlalu dominan dalam pengaturannya.

URGENSI AMANDEMEN HAM DALAM KONSTITUSI RI

Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam amandemen Undang-undang Dasar 1945 kedua negara Indonesia, khususnya dalam bab X Pasal 28A sampai 28J tentang Hak Asasi Manusia menerangkan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia diberikan tidak hanya kepada Warga Negara Indonesia saja, melainkan kepada setiap orang yang berada dalam yuridiksi kekuasaan Indonesia. Tidak terbatas bagi orang dewasa saja, atau laki-laki saja melainkan seluruh orang yang berada dalam yuridiksi kekuasaan Indonesia, tanpa terkecuali. Lebih lanjut mengenai substansi atau materi Hak yang dilindungi sudah sangat luas dan kompleks, tidak hanya hak untuk hidup akantetapi sudah meliputi semua aspek tersebut diatas.

Itulah langkah Pemerintah Indonesia yang dinilai harus diacungi jempol karena sangat berani dan bijaksana. Mengingat penegakan dalam Hukum Hak Asasi Manusia perlu dibilang sulit dilaksanakan. Dalam hal ini penulis akan membahas lebih lanjut mengenai apa pentingnya diatur Perlindungan Hak Asasi Manusia secara menyeluruh dan kompleks dalam Konstitusi Negara Indonesia, berikut penjelasannya;

Telah banyaknya diadakan deklarasi maupun konvensi atau protocol tambahannya yang sebagian telah banyak diratifikasi oleh Indonesia, diantaranya adalah:

–          Universal Declaration of Human Rights

–          International Convenant on Civil and Political Rights

–          Optional Protocol to the International Convenant on Civil and Political Rights

–          International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Dicrimination

–          International on the Elimination of All Forms Dicrimination against Women

–          Declaration on the Rights of the Child

Itulah beberapa konvensi ataupun deklarasi yang mengatur mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap manusia, khususnya wanita dan anak-anak.

Seperti disebutkan dalam Declaration of Human Rights, kurang lebih Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Hak Asasi Manusia, adalah;

  1. Menghormati (to respect)à setiap negara harus menghormati dan menjamin hak-hak asasi manusia bagi semua orang yang berada di wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya tanpa pembedaan.
  2. Memajukan (to promote)à setiap negara diharuskan untuk mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan konstitusinya untuk menetapkan ketentuan perundang-perundangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan Hak Asasi Manusia.
  3. Memenuhi (to fulfil) à setiap negara harus mengambil langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap hak-hak asasi manusia serta memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa pembedaan apapun.
  4. Melindungi (to protect) à setiap negara haus menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yag efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi.

Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia secara menyeluruh, tidak memandang apakah obyek pengaturan tersebut Warga Negaranya ataukah Warga Asing yang ada di Wilayahnya, yang jelas setiap orang yang ada di Indonesia wajib dilindungi. Hal tersebut secara langsung akan diperhatikan oleh dunia dan masyarakat internasional sebagai suatu tindakan yang baik, tepat dan benar. Dari hal tersebut tentunya akan membawa dampak yang positif bagi Indonesia yaitu para Investor Asing lebih berani dan merasa aman untuk menanamkan sahamnya di negeri katulistiwa ini. Banyak Investor Asing bukan berarti suatu penjaahan, akantetapi suatu kerjasama untuk membawa Indonesia ke arah Pembangunan yang dicita-citakan. Itulah pentingnya sebuah pengaturan Hak Asasi Manusia secara kompleks dan menyeluruh dalam Konstitusi sebuah negara.

Bergulirnya reformasi secara fundamental juga dinilai menjadi daya dorong tersendiri bagi pengantar pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi kita. Berubahnya alam otoriter menjadi demokrasi, yang intinya menuntut adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh pemenuhan HAM yang komprehensif dan menyeluruh.

Urgensi yang terakhir mengenai pentingnya diatur perlindungan Hak Asasi Manusia secara Komprehensif dan menyeluruh adalah mengingat dalam pemenuhannya tersebut terdapat suatu perbedaan pandangan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut, misalnya dalam kacamata ideologis dan agamis. Dengan diterapkannya satu pandangan dan satu istilah mengenai ham beserta perlindungannya, maka akan mengintegrasi pandangan-pandangan yang berbeda tersebut.

Itulah beberapa urgensi diamandemennya serta diaturnya perlindungan Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Negara Kesatua Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Handout Mata Kuliah Hukum Tata Negara

Undang-undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian, Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia / HAM yang Berlaku Umum Global – Pelajaran Ilmu PPKN / PMP Indonesia

Handout Mata Kuliah Hukum Internasional


[1]Pasal 1 poin 1 Undang-undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[2] Pengertian, Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia / HAM yang Berlaku Umum Global – Pelajaran Ilmu PPKN / PMP Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: