“APAKAH BISA, KEKUATAN MULTI PARTAI DI PARLEMEN DAPAT MEMBENTUK KOALISI PERMANEN DALAM MENCIPTAKAN SISTEM PRESIDENSIAL YANG EFEKTIF?”

OPINI

Pemerintahan produk pemilu legislatif 2009 merupakan sistem presidensial yang tampil dengan gaya Parlementaris, hal ini terlihat dari munculnya kekuatan multi partai di Senayan (gedung DPR-MPR). Terbukti dalam pengumuman KPU Sabtu 9 Mei 2009 bahwa akan ada sembilan partai yang akan mengirimkan wakilnya di Senayan. Dari 560 kursi yang tersedia tidak ada satupun partai yang memiliki kursi dengan mayoritas. Walaupun dalam Pasal 202 ayat 1 Undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD sudah disyaratkan bahwa agar partainya dapat mengirimkan wakilnya di DPR, maka ambang batas perolehan suara 2,5% dari suara syah nasional[1]. Syarat syah tersebut dinilai oleh partai-partai kecil akan sangat merugikan, dan banyak para pengamat yang berpendapat bahwa setelah adanya syarat ambang batas tersebut, maka jumlah partai yang akan duduk di parlemen hanya sedikit.  Akantetapi faktanya produk pemilu 2009 melahirkan kekuatan multi partai di parlemen.

Adanya kekuatan multi partai di parlemen akan mengakibatkan dampak negatif dan melahirkan beberapa tantangan bagi pemerintahan yang sedang berlangsung.

Dampak negatif tersebut adalah sistem presidensialisme yang diterapkan di atas struktur politik multipartai cenderung melahirkan konflik antara lembaga eksekutif dan lembaga parlemen, serta akan menghadirkan demokrasi yang tidak stabil. Dampak negatif tersebut sudah terbukti dalam lima tahun masa pemerintahan SBY-JK. Kebijakan pemerintahan seringkali diinterpelasi oleh Anggota Dewan. Hak angket dan ancaman penarikan dukungan kerap dijadikan ancaman partai. Inilah risiko politik yang harus dihadapi oleh seorang Presiden yang berkuasa di atas fondasi demokrasi presidensial yang dikombinasikan dengan kekuatan multi partai (Hanta Yudha).

DAMPAK DAN TANTANGAN MULTI PARTAI DI SISTEM PRESIDENSIAL

Kekuatan multi partai di parlemen akan melahirkan beberapa tantangan krusial bagi pemerintahan yang sedang berlangsung[2]. Pertama, dalam proses pembentukan termasuk reshuffle, partai politik politik berpotensi memangkas hak preogratif Presiden. Terbukti dalam kabinet Indonesia Bersatu bentukan SBY-JK, dari tiga puluh tiga menteri terdapat kurang lebih tiga belas Menteri yang berasal atau diusulkan oleh parpol. Kabinet yang terbentuk tersebut kemungkinan merupakan koalisi partai-partai,padahal ini bukan karakteristik dari sistem presidensial. Satu tambahan lagi, bahwa proses pengangkatan menteri lebih bersifat transaksional daripada profesionalisme.

Tantangan kedua adalah kontrol parlemen terhadap pemerintahan sangat kuat (legislative heavy), bahkan kebijakan Presiden akan sulit mendapatkan persetujuan oleh Anggota Dewan. Hak Angket dan penarikan dukungan akan selalu membayangi sang Presiden, terlebih ancaman impeachment dari parlemen, walaupun impeachment memerlukan prosedur yang sangat sulit. Ketiga, hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden yang kurang harmonis, karena berasal dari partai yang berbeda. Keempat, adanya dualisme loyalitas Menteri (split loyality) dari unsur partai politik. Satu sisi loyalitas terhadap Presiden disisi lain loyal terhadap pemimpin partai asalnya.

Itulah dampak negatif dan beberapa tantangan krusial bagi pemerintahan presidensial yang dibangun oleh fondasi kekuatan multi partai di parlemen. Yang menjadi persoalan dan pertanyaannya adalah “apakah bisa, kekuatan multi partai di senayan dapat membentuk koalisi permanen dalam menciptakan sistem presidensial yang efektif”?. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan saya uraikan berikut.

MEMBENTUK KOALISI YANG PERMANEN DALAM

MENCIPTAKAN SISTEM PRESIDENSIAL YANG EFEKTIF

KOALISI

Koalisi adalah persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur, di mana dalam kerjasamanya, masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Itulah pengertian koalisi secara umum, yang saya ambil dari situs Wikipedia. Sedangkan pengertian koalisi dalam arti pemerintahan adalah penggabungan partai-partai politik yang mempunyai tujuan yang sama dan dapat bertahan secara permanen selama masa pemerintahan tersebut berjalan[3]. Hakikat koalisi sendiri adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (strong), mandiri (autonomuos), dan tahan lama (durable).

Hasil pemilu legislatif 2009 ini, agaknya mensyaratkan terjadinya pemerintahan yang berkoalisi. Karena menurut Pasal 9 Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berbunyi “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden[4]”.

Sedangkan dari hasil pemilu legislatif 2009 ini, tidak ada satu partai politik pun yang mempunyai syarat tersebut diatas. Sehingga dituntut untuk membentuk suatu koalisi, apabila menginginkan mencalonkan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam koalisi yang mengusung SBY-JK pada Pilpres 2004 silam, walaupun disebut sebagai koalisi kerakyatan dan dipilih langsung oleh rakyat, namun pemerintahan tersebut terkesan lemah. Banyak kebijakan pemerintah yang disetir oleh legislatif, ancaman hak angket dan impeachment sering membayangi pasangan tersebut. Sehingga dalam perjalanan pemerintahan tidaklah mengherankan bila koalisi yang terbentuk tidak memenuhi hakikat koalisi (strong, autonomuos, durable).

Susilo Bambang Yudhoyono berasal dari partai menengah dan gabungan partai kecil (Demokrat, PBB, PKPI, PKS) walaupun pada perjalanannya Golkar juga ikut tergabung. Pemerintahan Pak Bambang masih harus menghadapi kekuatan oposisi PDIP yang jumlah anggotanya di DPR hambir sama di Senayan. Sehingga pemerintahan yang terbentuk tidak terlalu kuat, kemandirian pemerintahan juga masih diragukan karena sering didikte oleh koalisi sehingga terkesan terlalu berhati-hati dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan. Terlebih untuk melanggengkan pemerintahannya Pak Bambang harus teliti dalam menggerakkan roda pemerintahan apabila tidak ingin dijatuhkan oleh lawan-lawan politiknya.

KOALISI PERMANEN UNTUK PEMERINTAHAN YANG KUAT

Tentang pertanyaan diatas, yang juga saya jadikan judul dalam tulisan ini adalah apakah bisa, kekuatan multi partai di senayan dapat membentuk koalisi permanen dalam menciptakan sistem presidensial yang efektif?. Tentu jawabannya adalah bisa, namun tentunya harus memperhatikan syarat-syarat di bawah ini.

Seperti yang saya tuliskan diatas, tujuan dan hakikat koalisi adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (strong), mandiri (autonomuos), dan tahan lama (durable). Pemerintahan yang kuat dapat diartikan suatu pemerintah yang mampu menciptakan dan menerapkankan kebijakannya tanpa khawatir mendapat penolakan atau perlawanan di parlemen. Pemerintahan yang mandiri adalah pemerintah yang mampu menerapkan program dan kebijakan yang populer ataupun yang tidak populer tanpa harus didikte koalisi pendukungnya. Sedangkan pemerintah yang tahan lama adalah pemerintahan yang mampu berjalan dan mempertahankan kekuasannya dalam periode tertentu (di Indonesia 5 tahun) tanpa harus khawatir diturunkan oleh elit tandingannya (Benni Inayatullah).

Ketiga hal itulah tentunya sama pengertiannya dengan pemerintahan presidensial yang efektif. Karena dalam salah satu ciri pokok dari sistem presidensial ialah pemerintahan dipegang oleh suatu pemerintaahan yang tunggal (Presiden) yang menjalankan roda pemerintahan pada masa jabatan tertentu.

Untuk membentuk pemerintahan yang kuat, mandiri dan tahan lama, maka koalisi yang harus dibentuk adalah koalisi yang permanen. Yaitu koalisi yang terbentuk dari adanya nilai-nilai bersama, tujuan politik yang sama dengan adanya konsensus dan kontrak politik untuk mepertahankan koalisi. Bukanlah koalisi pragmatis yang hanya berdasarkan kepentingan sesaat untuk merebut kekuasaan[5]. Koalisi yang dibentuk tidak hanya untuk memenuhi syarat tercapainya ambang batas minimal dalam mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Koalisi permanen ini memang tidak bisa dibentuk dengan sembarangan. Mengacu pada teori Arend Lijphart, setidaknya terdapat empat teori koalisi yang bisa diterapkan di Indonesia[6]. Adapun penjelasannya sebagai berikut;

  1. Minimum winning coalition à dimana prinsip dasarnya adalah maksimalisasi kekuasaan. Dengan cara sebanyak mungkin memperoleh kursi di kabinet dan mengabaikan partai yang tidak perlu untuk diajak berkoalisi.
  2. Minimum size coalition à dimana partai dengan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk sekadar mencapai suara mayoritas.
  3. Bargaining proposition à yakni koalisi dengan jumlah partai paling sedikit untuk memudahkan proses negosiasi.
  4. Minimal range coalition à dimana dasar dari koalisi ini adalah kedekatan pada kecenderungan ideologis untuk memudahkan partai-partai dalam berkoalisi dan membentuk kabinet.

Apabila keempat hal diatas dapat tercapai, maka Insya Allah akan tercapai suatu koalisi permanen yang kuat dan akan menciptakan pemerintahan yang kuat. Itulah kurang lebih hal yang dikatakan Pak Benny Inayatullah dalam penutup tulisannya yang berjudul Koalisi untuk Pemerintahan yang Kuat.

PENDAPAT PENULIS

Saya (Muhammad Khibran) sangat setuju dengan pernyataan Pak Benny diatas. Menambahkan, menurut saya ada dua cara lagi agar dapat menciptakan suatu pemerintahan yang efektif. Pertama, untuk pemilihan umum legislatif 2014 yang akan datang agar syarat ambang batas minimal partai politik yang dapat mengirimkan wakilnya ke Senayan ditambah menjadi 10% dari surat suara syah nasional. Walaupun mungkin kebijakan tersebut akan sangat ditentang oleh sebagian politisi di Indonesia. Kenapa saya bilang ambang batas minimal harus ditambah menjadi 10%, karena nantinya kekuatan partai di Parlemen akan menjadi sedikit dan menghindari kekuatan multi partai di Parlemen. Dengan adanya tiga partai[7] diParlemen tentunya akan menghindari ekses dari sistem pemerintahan Presidensial yang bergaya parlement (kuasi) yang telah dijelaskan diatas dan akan mengurangi jumlah partai di Indonesia.

Pendapat kedua, yang mungkin juga akan melahirkan kontroversi yaitu harus dilarangnya Partai Oposisi atau pihak oposisi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat Presiden kedua Indonesia Bapak Muhammad Soeharto ketika menanggapi adanya kelompok petisi 50 pada tahun 1980. Dalam buku yang berjudul Soeharto tentang Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya yang dipaparkan oleh G. Dwipayana menjelaskan bahwa “dalam Demokrasi Pancasila kita mengenal musyawarah untuk memperoleh mufakat rakyat”.  Artinya tidak usah suatu kelompok atau partai politik di parlement memproklamirkan dirinya sebagai oposisi (pembantah/pelawan) dan menentang setiap kebijakan pemerintah.

Teringat pelajaran Pancasila di Sekolah Dasar yang mengajarkan apabila tidak setuju, cukup tunjuk jari dan kemukakan pendapat, sesuai aturan yang berlaku. Para Anggota partai politik yang duduk di Senayan seharusnya harus ditanamkan jiwa persatuan, jika sudah menjadi Anggota Dewan tentunya harus mengatas namakan Rakyat Indonesia, bukan partai politik lagi.

Itulah mungkin dua pendapat dari penulis yang mungkin dapat menciptakan suatu pemerintahan yang kuat dan efektif dalam sistem presidensial Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Benny Inayatullah, Koalisi untuk Pemerintahan yang Kuat.
  2. Hanta Yuda A.R, Tantangan Demokrasi Presidensial.
  3. Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
  4. Undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah
  5. Web Wikipedia Bahasa Indonesia
  6. Dpr.go.id

[1] Periksa: Pasal 202 ayat 1 undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah

[2] Perikasa: Tantangan Demokrasi Presidensial, Hanta Yuda A.R

[3] Periksa: Drs. Soesilo Prajogo; Kamus Hukum, Wacana Intelektual , Jakarta, 2007. Hal. 258

[4] Periksa: Pasal 9 undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

[5] Periksa: Koalisi untuk Pemerintahan yang Kuat , Benny Inayatullah.

[6] Periksa: Ibid,

[7] Menurut hasil KPU akan tetapi bila ambang batas dirubah menjadi 10% dari surat suara syah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: