“PERAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL”

OPINI

Ibarat negara adalah sebuah mobil, maka Badan Eksekutif adalah sebuah roda, Presiden adalah roda depan dan Wakil Presiden adalah roda belakangnya, yang berarti Wakil Presiden harus mengikuti atau menyesuaikan secara seirama terhadap perintah dari Presiden. Kenapa saya katakan demikian, karena Badan Eksekutif adalah badan yang melaksanakan peraturan-peraturan dan/atau undang-undang yang telah ditentukan oleh badan legislatif yang saya ibaratkan sebagai setir/kemudi yang semuanya harus memenuhi keinginan rakyat dan keadilan yang saya ibaratkan sebagai Sopir. Jadi untuk membawa mobil tersebut selamat sampai tujuan harus ada koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang telah saya sebutkan diatas.

Dalam penulisan kali ini saya akan memfokuskan tentang peran seorang Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan Presidensial, terutama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara ringkas pengertian Wakil Presiden adalah jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden. Pasal 4 ayat (2) dikatakan bahwa “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Dari pasal 4 ayat (2) tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang Wakil Presiden adalah sama dengan Presiden, akantetapi dari masa ke masa wewenang Wakil Presiden sungguh agak berbeda.

Dalam pemerintahan awal-awal orde lama misalnya, peran Pak Hatta sebagai Wapres mempunyai peran yang berdampak luas dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan Indonesia, yakni mengeluarkan dua maklumat. Pertama, Maklumat X tanggal 16 Oktober 1945 yang menyerahkan kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Pusat sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik[1].

Pada masa Orde Baru, Wapres boleh dikatakan sebagai ban serep dari Presiden Soeharto,  boleh juga dikatakan hanya sebagai formalitas dalam pengisian kekuasaan Eksekutif.  Namun, ada sejumlah wapres yang mendapat tugas-tugas khusus melakukan pengawasan operasional pembangunan, seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sudharmono. Era reformasi kini, pola hubungan Presiden dan Wapres lebih banyak bernuansa konfik politik, hal tersebut dikarenakan Presiden dan Wapres diusung oleh Partai politik besar yang berbeda. Sementara ini hanya rumors yang berkembang bahwa Wapres itu mendapatkan tugas dan wewenang di bidang ekonomi, sementara Presiden menangani politik, hukum, dan keamanan, akan tetapi belum ada pengaturan yang jelas.

PENDAPAT PENULIS

Menurut hemat saya, hal yang paling tepat agar terdapat kejelasan wewenang antara Presiden dan Wapres adalah dengan dibuatnya suatu Undang-undang yang  mengatur tugas dan wewenang Presiden dan Wapres secara jelas dan terperinci. Bila ada pembagian tugas dan wewenang yang jelas dan terinci, maka DPR dapat memantau dan menilai apakah langkah Wapres itu melampui atau menyimpang. Pembagian-pembagian tugas dan wewenang  Presiden dan Wakil Presiden, berikut penjelasannya;

  • Tugas Presiden

–       Diplomatik à Menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara lain, mengangkat Duta dan Konsul serta membuat perjanjian dengan negara lain.

–       Adminstrasi à Melaksanakan undang-undang serta perundang-undangan lain dan menyelenggarakan administrasi negara.

–       Keamanan/Militer à Mengatur dan memegang kekuasaan angkatan Bersenjata, pertahanan dan keamanan negara dan menyatakan perang terhadap negara lain.

–       Yudikatif à Presiden berhak memberikan grasi, rehabilitasi, amnesty dan abolisi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

–       Legislatif à Presiden membahas dan mengesahkan undang-undang dan dapat mengeluarkan Perpu serta Peraturan Presiden sesuai ketentuan yang berlaku.

  • Tugas Wakil Presiden

Dalam hal ini saya setuju dengan pendapat David B Rivkin dan Lee A Casey, yang dalam analisisnya di The Washington Post (2007) mengemukakan, secara umum ada dua model tugas yang diperankan oleh wapres dalam sistem pemerintahan. Pertama, tugas administrasi, yaitu Wapres berfungsi untuk membantu presiden dalam mengoordinasikan, menjalankan, dan mengevaluasi program kerja kabinet. Termasuk dalam fungsi ini, wapres terkadang ditunjuk sebagai kepala suatu badan administrasi pemerintahan atau suatu komisi negara. Kedua, tugas informal. Di Amerika Serikat, tugas informal biasanya berkaitan dengan relasi dengan parlemen. Wapres berfungsi sebagai liaison officer antara pemerintah dan parlemen[2].

WAPRES MENJADI CAPRES

Era pasca reformasi ini, seperti yang kita ketahui, pola hubungan Presiden dan Wapres lebih banyak bernuansa konfik politik. Dalam duet SBY-JK sebagai Presiden dan Wapres banyak sekali konflik politik di dalamnya, belum rampung masa jabatannya, E.. Sang Wapres (JK) nyelonong duluan memproklamirkan dirinya akan bertarung dalam pemilihan Presiden 2009, sehingga membuat kondisi badan eksekutif seakan-akan terpecah dan bersaing berkompetisi dalam memperebutkan RI 1. Masalah tersebut memang kerikil yang menjadi sandungan dalam pembangunan. Dari kasus tersebut, Sekarang muncul pertanyaan, “apakah seorang Wakil Presiden di tengah masa jabatannya dapat memproklamirkan dirinya untuk maju dalam pemilu sebagai Presiden?’. Itulah pertanyaan hukum yang mungkin sebelum masa reformasi tidak pernah terpikirkan oleh pakar ahli sekalipun. Hal tersebut dikarenakan sebelum reformasi, khususnya di masa orde baru Wapres hanya diposisikan sebagai ban serep dan formalitas saja.

Menurut pendapat saya, jawaban pertanyaan hukum tesebut adalah sebagai berikut;

Memang di Indonesia sekarang ini tidak ada peraturan yang melarang seorang Wapres sebelum masa jabatannya habis untuk memproklamirkan dirinya sebagai Capres pada pertarungan lima tahunan depan. Masalah ini hanyalah sebuah etika, etika berpolitik seorang pemimpin besar, memang tidak semua pemimpin besar adalah negarawan. Seharusnya pasangan SBY-JK jauh-jauh hari sebelum mendeklarasikan sebagai pasangan Capres-Cawapres pemilu 2004, harus melakukan perjanjian untuk saling menjaga keutuhan koaisi selama masa pemerintahan (5 tahun) dan tidak boleh berbuat yang dapat merusak kesinambungan koalisi tersebut.

Saya tekankan sekali lagi, bahwa masalah tersebut adalah masalah etika dari pemimpin besar. Seharusnya pemimpin sekelas Presiden dan Wakil Presiden harus dapat bersifat Anbeg Parama Arta, artinya pemimpin besar harus dapat memilih dengan cerdas, tepat dan cepat urusan mana yang harus didahulukan. Pemimpin besar harus mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan golongan dan/atau individu.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Oce Modril, “Perihal Wakil Presiden”, Suara Pembaruan, Kamis, 21 Mei 2009.
  2. “LAN: Pembagian Wewenang Presiden-Wapres Wajar”, Kapanlagi.com, Rabu, 20 April 2005
  3. Web Wikipedia Bahasa Indonesia
  4. andi.sandi@ugm.ac.id
  5. UUD NRI 1945

[1] Oce Modril, “Perihal Wakil Presiden”, Suara Pembaruan, Kamis, 21 Mei 2009.

[2] “LAN: Pembagian Wewenang Presiden-Wapres Wajar”, Kapanlagi.com, Rabu, 20 April 2005

5 Komentar (+add yours?)

  1. adolescence
    Apr 17, 2012 @ 00:58:30

    bagus bro artikelnya, keep going🙂

    Balas

  2. iqoh
    Mei 14, 2013 @ 18:48:48

    Keren😀

    Balas

  3. selvy
    Feb 15, 2014 @ 18:03:38

    Terimakasih ya

    Balas

  4. selvy
    Feb 15, 2014 @ 18:04:00

    Terimakasih ya😦

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: