Survey, Penetapan dan Referendum

“Penetapan Bukanlah Ademokratis, karena Demokrasi tidak harus melalui mekanisme pemilihan”

Hasil Survey Keistimewaan
Masih ingat dibenak kita saat Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengadakan poling tentang Keistimewaan Yogyakarta pada tahun 2010. Hasilnya menunjukkan bahwa 96,6% penduduk DIY mendukung Keistimewaan Yogyakarta, 97,5% penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi mendukung keistimewaan Yogyakarta, 93,2% penduduk DIY mendukung penetapan Sultan sebagai Gubernur. Sementara dari aspek kewilayahan, Gunungkidul menjadi wilayah loyalis keistimewaan tertinggi, yakni 96%.

Dekan Fisipol UMY, Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc. juga menambahkan mengingat variabilitas daerah yang sangat tinggi serta mengingat faktor historis, maka desentralisasi simetris tidak mungkin diterapkan. Demokrasi tidak harus melalui mekanisme pemilihan. Dicontohkan bagaimana ironisnya ketika ada sebuah kabupaten pemekaran di kaltim yang hanya berpenduduk 25.000 orang dengan 9 calon Bupati, akhirnya yang terpilih menjadi bupati/wakil bupati hanya didukung oleh 2.500 orang saja (www.umy.ac.id).
Jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 1-3 Desember 2010, terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta juga menyimpulkan hasil yang sama, yakni Masyarakat D.I Yogyakarta mendukung penetapan. Lebih dari tiga perempat responden yang tinggal di DIY (88,6 persen) memilih penetapan Sultan sebagai gubernur ketimbang melalui jalur pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti yang dilakukan di provinsi lain.

Partai Golkar D.I Yogyakarta juga menggelar survei internal mengenai kecenderungan masyarakat terhadap RUU Keistimewaan Yogyakarta. Hasilnya, 70 persen lebih masyarakat Yogya mendukung penetapan langsung Sri Sultan Hamengku Buwono X menjadi Gubernur D.I Yogyakarta. Setya Novanto (Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar) berharap pemerintah memerhatikan aspirasi masyarakat itu tanpa juga mengabaikan keistimewaan yang diberikan oleh UUD 1945 (kompas.com).
Ketiga survey tersebut menyimpulkan bahwa masyarakat Yogya menginginkan Penetapan, Sultan adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penetapan sama dengan Ademokrasi adalah anggapan yang keliru
Sementara itu, adanya pihak yang menghembuskan anggapan bahwa penetapan sama dengan ademokratis (tidak demokratis) adalah hal yang sangat keliru. Karena hakekat Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih Pemimpin secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Pemilihan Pemimpin atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi. Suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi adalah akibat cara berpikir lama, karena pemilihan langsung ternyata memiliki resiko tersendiri.

Mengenai Referendum
Melihat fenomena yang kita lihat dari tiga survey diatas bahwa mayoritas masyarakat Yogyakarta memilih “Sultan adalah Gubernur D.I. Yogyakarta” adalah bentuk dari persetujuan bersama dari Masyarakat Yogyakarta. Yang artinya tanpa referendumpun kita sudah mengetahui bahwa masyarakat Jogja menginginkan penetapan Gubernur D.I Yogyakarta.

Banyak tokoh juga tidak setuju kalau sampai diadakan referendum di D.I yogyakarta. Salah satu tokoh yang getol menolak referendum adalah mantan Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi. Seperti diberitakan Inilah.com (2/12/2010), Beliau mengatakan “Kalau sampai referendum dilaksanakan, maka akan berdampak luas terhadap keselamatan Republik (Indonesia)”. Beliau juga menambahkan jika sampai terjadi referendum, itu akan membuktikan bahwa tokoh dan pemimpin Indonesia telah berhasil diadu-domba oleh pihak yang menginginkan kekacauan di negeri ini. “Referendum itu adalah strategi mengerjai pesaing dan tokoh yang berbeda pendapat dengan kooptasi, devide et impera serta isolasi” ujar calon Wakil Presiden Pilpres 2004 itu.

Solusi yang ditawarkan Beliau adalah jika pun ada persaingan antar tokoh elit sebaiknya harus diganti dengan persaingan sehat demokratis berdasarkan strategi fastabiqul khoirot. “Manakala tokoh-tokoh nasional dikerjai satu persatu melalui kooptasi, devide et impera serta isolasi, dalam putaran pertama bisa saja berhasil , namun pada putaran selanjutnya akan berbalik menjadi ” common attact atau diserang bersama-sama,” tandasnya.

Klimaks
Survey yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Partai Golkar dan Litbang Kompas sebaiknya dijadikan rujukan pemerintah dalam menyusun Draft Rancangan Undang-undang Keistimewaan. Karena tiga survey tersebut menyimpulkan hasil yang sama, yaitu mayoritas Masyarakat Yogyakarta menghendaki Penetapan Gubernur.
Kita juga jangan asal dalam mengartikan Demokrasi, pernyataan tentang tidak boleh adanya sistem Monarki dalam sebuah negara Republik modern adalah pemahaman yang dangkal tentang demokrasi. Kertaon Ngayogyakarta hadiningrat sudah sangat banyak memberikan apa yang dimilikinya demi keberlangsungan Republik ini, jadi sudah selayaknya Yogyakarta mendapat Keistimewaan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s