SINERGI BPK DENGAN DPR

OPINI, Bali Post 17 November 2014

Mewujudkan Tujuan Bernegara Melalui Pemeriksaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Efektif dan Profesional

Oleh Muhammad Khibran[1]

            Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, perlu dibangun suatu sistem pengelolaan keuangan negara yang bertumpu pada prinsip-prinsip ketertiban, ketaatan terhadap peraturan-perundangan, efisiensi, ekonomi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Bagian penting dari sistem pengelolaan keuangan negara yang dapat mempercepat tercapainya tujuan negara adalah sistem pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan keuangan negara yang memastikan bahwa keuangan negara telah dilaksanakan sesuai target dan tujuan yang hendak dicapai. Sistem pemeriksaan dan pengawasan yang memastikan keuangan negara telah dilaksanakan sesuai target dan tujuan yang hendak dicapai adalah sistem pemeriksaan dan pengawasan yang efektif dan profesional. Sistem pemeriksaan dan pengawasan yang efektif dan profesional adalah kunci dari pintu gerbang tercapainya tujuan bernegara.

Pemeriksaan pengelolaan keuangan negara berperan sangat penting dalam mewujudkan tujuan bernegara. Oleh sebab itu the founding fathers membentuk lembaga negara yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bersifat independen, profesional dan bebas dari pengaruh pemerintah. Lembaga negara tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Keberadaan BPK sebagai lembaga pemeriksa independen sangatlah penting dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pascaamandemen, UUD 1945 mengukuhkan kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Membangun Sinergi

Untuk mewujudkan sistem pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan profesional, pembentuk undang-undang mengamanatkan kepada BPK untuk bersinergi dengan lembaga lain. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga yang dapat bersinergi dengan BPK untuk mewujudkan pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan profesional. Setidaknya terdapat dua kegiatan sinergi antara BPK dengan DPR.

Pertama, anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kegiatan pemilihan anggota BPK ini memerlukan sinergi diantara kedua lembaga negara tersebut. Hal itu dapat kita lihat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang mewajibkan keaktifan BPK dan DPR dalam proses pemilihan anggota BPK.

Tidak mudah bagi DPR untuk menyeleksi calon agar terpilih anggota BPK yang mempunyai integritas, independensi, dan kompetensi dalam pemeriksaan keuangan negara. Selain DPR, peran DPD juga sangat penting dalam proses seleksi anggota BPK. Tidak hanya DPD dan DPR saja yang turut serta dalam pemilihan tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara memberikan masukan tentang calon anggota BPK. Walaupun tanpa dibentuk panitia seleksi seperti halnya pada pemilihan ketua KPK, anggota yang saat ini menjabat merupakan orang-orang pilihan dan terbaik. Sembilan orang tersebut lolos dalam suatu proses yang tidak sederhana. Kesembilan anggota BPK yang dipilih dinilai memiliki integritas, independensi, dan kemampuan untuk memajukan BPK serta mampu menciptakan pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan profesional.

Kedua, hasil pemeriksaan keuangan negara yang telah diperiksa oleh BPK diserahkan kepada DPR untuk dibahas dan ditindaklanjuti. Lembaga legislatif yang merupakan representasi dari rakyat mengandung konsekuensi bahwa keuangan negara harus dilaporkan oleh pemerintah sebagai pengelola keuangan negara kepada DPR. Dalam Pasal 7 UU BPK, lembaga tinggi negara yang diketuai oleh Harry Azhar Azis itu diwajibkan untuk menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengankewenangannya.

Sebelum UU MD3 diundangkan, alat kelengkapan yang bertugas menelaah dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK yang diserahkan kepada DPR adalah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). UU MD3 menghapus BAKN dan menyerahkan tugas penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK kepada komisi untuk ditindaklanjuti. DPR juga dapat memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.

Begitu pula di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, komisi di bidang anggaran dapat mengadakan pembahasan laporan keuangan negara, pelaksanaan  APBN  dan hasil pemeriksaan BPK. Sedangkan komisi di bidang pengawasan bersinergi dengan BPK dengan cara memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan  tahunan,  hambatan  pemeriksaan,  serta  penyajian  dan  kualitas  laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya.

Pembahasan dan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh DPR dan DPRD mempunyai dampak yang sangat besar. Apabila sinergi yang kedua ini dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalisme, bukan tidak mungkin tujuan bernegara bisa segera tercapai. Hal tersebut mengingat kewenangan DPR dan DPRD sebagai lembaga legislatif sangat strategis dalam menentukan arah kemajuan bangsa, khususnya fungsi anggaran dan pengawasan.

Dalam fungsi anggaran, DPR mempunyai kewenangan untuk membahas dan menyetujui RUU tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Bahkan DPR berhak untuk tidak menyetujui RUU APBN yang diajukan oleh Presiden. Hal tersebut seharusnya dapat menjadi “ancaman” bagi pemerintah apabila pemerintah tidak melakukan pengelolaan keuangan negara yang bertumpu pada prinsip ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sehingga pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan negara yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Klimaks

Anggota BPK yang mempunyai integritas, independen dan profesional serta laporan hasil pemeriksaan oleh BPK yang ditindaklanjuti oleh pemerintah maupun lembaga perwakilan merupakan indikator tercapainya sinergi antara BPK dengan DPR dan DPRD. Sinergi ini tentunya dapat menciptakan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan profesional. Dengan demikian, tercipta pula pengelolaan keuangan negara yang bertumpu pada prinsip ketaataan terhadap peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel. Terciptanya pengelolaan keuangan negara yang baik tentunya dapat mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Bukan tidak mungkin bahwa kesejahteraan umum dan  kecerdasan kehidupan bangsa akan segera diraih.

Selamat bekerja, BPK. Selamat bekerja, DPRdan DPRD.

[1] Alumnus Fakultas Hukum Univ. Gadjah Mada UGM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: